Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyebut tingginya kasus tuberkulosis (TBC) di Indonesia yang berada di peringkat kedua tertinggi di dunia setelah India, menjadi alarm keras bagi pemerintah.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, lebih dari satu juta kasus TBC di Tanah Air dengan 125 ribu kematian per tahun.
“Indonesia ini ranking dua kasus TBC di seluruh dunia. Ini hal yang kurang baik, 125 ribu kematian tiap tahun. Ini alarm keras buat kita, bagaimana gotong-royong untuk semakin meminimalisir kasus TBC,” kata Nurhadi dalam Rapat Panja Komisi IX DPR yang membahas Sistem Manajeman Data Terpadu untuk Monitoring Eliminasi TBC, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9).
Meski mengapresiasi sinkronisasi data yang telah berjalan, Nurhadi tetap mengingatkan bahwa pelaksanaan di lapangan belum terelaborasi dengan baik.
“Alhamdulillah ada peningkatan capaikan notifikasi kasus 374 ribu menjadi 595 ribu dalam kurun waktu dua bulan terakhir, tapi faktanya baru mencapai 54% dari target,” ucapnya.
Legislator Partai NasDem itu menilai, belum optimalnya pemberitahuan dan penanganan terhadap penderita TBC sangat berbahaya bagi masyarakat karena berpotensi menularkan penyakit ke berbagai pihak.
“Berarti ada sekitar hampir separuh penderita yang didiagnosis TBC, masih beraktivitas tanpa terdeteksi. Ini bahaya karena bisa menularkan, karena belum mendapatkan pengobatan secara intensif,” tutur Nurhadi.
Lebih lanjut, dia menyoroti adanya Rapat Koordinasi pusat dan daerah (Rakorpusda), pembentukan Rencana Aksi Daerah (RAD), dan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB).
Menurut dia, hal itu belum sesuai dengan Perpres No.67/2021 tentang Penanggulangan TBC.
“Di sini kita lihat ada masalah serius kaitannya dengan komitmen kepala daerah, dan ini juga dipengaruhi juga dengan mutasi pejabat pemegang program, yang akhirnya pencegahan sekaligus mengeliminasi kasus TBC ini tidak bisa berjalan berkesinambungan,” pungkas Nurhadi.
Pewarta : Fifi Abdurahman
