Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah mematangkan rencana penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dijadwalkan berlaku usai Lebaran 2026.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan skema ini bukan hal baru dan telah memiliki pengalaman sebelumnya.
Tito menyampaikan bahwa pemerintah daerah (pemda) dinilai sudah cukup siap menjalankan kebijakan tersebut, terutama karena pernah diterapkan saat pandemi COVID-19.
“Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan,” kata Tito dikutip, Kamis (26/3).
Menurut Tito, pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala daerah terkait implementasi WFH, khususnya dalam menjaga agar layanan publik tetap berjalan optimal.
Ia menambahkan, wacana kebijakan tersebut sebelumnya telah dibahas bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Namun, hasil finalnya masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu opsi yang mengemuka adalah penerapan WFH selama satu hari dalam sepekan.
Meski demikian, Tito menegaskan keputusan akhir, termasuk penentuan hari pelaksanaan, masih akan ditetapkan setelah laporan disampaikan kepada Presiden.
“Tapi hari apa yang akan diambil biar nanti yang memutuskan, nantikan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke Presiden,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan WFH dirancang sebagai langkah efisiensi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia.
Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga diimbau untuk diikuti oleh sektor swasta.
