Jakarta, GPriority.co.id – Lembaga Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), Center of Economic and Law Studies (CELIOS), dan Trend Asia mengusulkan agar pemerintah menetapkan jadwal pensiun yang tegas bagi sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia.
Usulan tersebut disampaikan dalam peluncuran laporan Toxic Twenty: Daftar Hitam 20 PLTU Paling Berbahaya di Indonesia, Selasa (4/11).
“Kan ada komitmen dari Presiden Prabowo, bahwa mereka mau ada 100 persen energi terbarukan di tahun 2035, dan juga mau pensiun semua pembangkit tenaga fosil di 2040. Itu janji yang indah. Kalau memang ingin memenuhi target iklim harus ada peta jalan yang ambisius, yaitu harus ada pensiun. Maksudnya harus ada PLTU yang dimatikan, diumurnya yang seharusnya. Dan mungkin lebih awal,” kata Analis CREA, Katherine Hasab, sebagaimana disiarkan secara langsung dalam YouTube Bersihkan Indonesia.
Katherine menjelaskan, usulan itu muncul berdasarkan studi yang dilakukan pada Juni 2023. Studi tersebut meneliti dampak kualitas udara terhadap kesehatan publik dari berbagai keputusan transisi energi yang sedang dipertimbangkan pemerintah.
“Metodologi yang dipakai CREA untuk menghitung dampak kesehatan. Untuk melakukan permodelan seberapa besar perlu ada pengertian seberapa besar emisi yang dikeluarkan dari terobong. Jadi yang dihitung disini khusus asap polutan udara yang dikeluarkan dari proses combustion yang menghasilkan energi, yang keluar dari cerobong,” jelasnya.
Melalui pemodelan dispersi atmosfer tersebut, lanjut Katherine, mereka menilai bagaimana polutan udara menyebar, bereaksi, dan berdampak terhadap konsentrasi polusi di berbagai wilayah Indonesia. Hasilnya kemudian dikaitkan dengan risiko kesehatan masyarakat berdasarkan data epidemiologi ilmiah.
“Intinya semakin tinggi konsentrasinya, semakin tinggi resiko dampak kesehatannya dan itu didasarkan epidemiologi tadi, yang dilakukan dari komunitas ilmiah. Intinya tidak perlu diperbincangkan lagi sudah jelas polusi udara itu membahayakan kesehatan,” tutur Katherine.
Katherine menambahkan, hasil studi CREA, Celios, dan Trend Asia menunjukkan perlunya jadwal pensiun PLTU yang tegas dan selaras dengan komitmen iklim nasional.
Menurut mereka, langkah tersebut dapat menyelamatkan hingga 180 ribu nyawa dan menghindarkan kerugian ekonomi sekitar 130 miliar dolar AS, hingga seluruh PLTU di Indonesia resmi ditutup.
“Sekali lagi akan ada dampak yang besar apabila pemerintah bisa tegas menetapkan jadwal pensiun, akan bisa menyelamatkan banyak nyawa, 180 ribu kematian bisa dihindari sampai PLTU terakhir ditutup, dan juga beban ekonomi yang luar biasa, ada sekitar 130 miliar US Dollar,” pungkasnya.
