Mahfud Gerah, Sebut 20 Ribu Penduduk Adat di Kaltim Tak Bisa Nyoblos Gegara Tidak Punya KTP

Jakarta, GPriority.co.id – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, merasa bingung karena ia menyatakan bahwa sekitar 20 ribu anggota penduduk adat di Kalimantan Timur (Kaltim) tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum pada 14 Februari 2024.

Hal tersebut di nyatakan oleh Mahfud lantaran mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk ikut berpartisipasi memilih hak suaranya di tanggal 14 Februari mendatang.

“Ada 20 ribu anggota masyarakat adat di Kalimantan Timur yang tidak memiliki hak memilih karena tak punya KTP” ucap Mahfud saat debat Cawapres ke-2 di JCC pada Minggu (21/1).

Lebih lanjut, Mahfud juga menguraikan bahwa masyarakat adat tidak memiliki KTP karena dianggap mendiami hutan negara yang dilarang untuk dihuni. Menurutnya, hal ini dianggap tidak adil, mengingat masyarakat adat telah tinggal di hutan tersebut selama bertahun-tahun.

“Kenapa tidak punya KTP? karena katanya dia menghuni hutan negara. Ya kalau hutan negara tidak boleh ada penduduk di situ. Padahal dia sudah puluhan tahun di situ,” ungkapnya.

Selanjutnya menanggapi hal tersebut dalam konteks dasar hukum masyarakat adat, Mahfud berkomitmen untuk meneruskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat yang mengalami stagnasi sejak tahun 2014.

“Nah tentang RUU masyarakat hukum adat akan masuk di dalam program kami di visi kami, memang itu sesudah 2014 tidak jalan akan kita jalankan,” jelasnya.

Foto: YouTube KPU RI