Memperkuat Kerjasama Bilateral Dengan Belanda

Paris,Gpriority- Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada Rabu (22/5) melaksanakan Bilateral Meeting with Minister for Foreign Trade and Development Cooperation of the Kingdom of the Netherlands H. E. Ms. Sigrid Kaag untuk memperkuat kerjasama pembangunan dan ekonomi bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda.

Pertemuan yang diadakan disela-sela kunjungan kerja ke Paris, Prancis, untuk menghadiri Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Ministerial Meeting 2019, bertujuan untuk membahas selesainya komitmen Pemerintah Belanda dalam mengimplementasikan skema kerjasama pembangunan bilateral Official Development Assistance (ODA) dengan Pemerintah Indonesia mulai 2020 mendatang.

Kerjasama ODA antara Pemerintahr Indonesia dan Pemerintah Belanda telah dihentikan karena ekonomi Indonesia dinilai sudah tumbuh signifikan dalam satu dekade terakhir. Selain itu, Pemerintah Belanda juga ingin fokus memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara di sekitar Eropa.

“Dengan tidak dilanjutkannya skema kerjasama pembangunan bilateral (ODA) mulai 2020, kami memahami pentingnya peningkatan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Belanda, khususnya Kementerian PPN/Bappenas dan Kedutaan Besar Belanda. Diperlukan koordinasi yang kuat untuk dapat mendukung dan mempercepat implementasi beberapa MoU teknis serta memperluas kerangka kerjasama pembangunan sektoral setelah 2020. Kami juga berharap Pemerintah Belanda dapat memberikan dukungan hibah di sektor pendidikan dengan memberikan beasiswa,” ujar Menteri Bambang.

Meski skema ODA segera usai, Menteri Bambang sangat mengapresiasi kebijakan Pemerintah Belanda untuk tetap memelihara kerjasama dengan Indonesia sebagai bagian program kerjasama pembangunan regional dan global setelah 2020.

Kerjasama pembangunan untuk Indonesia tetap dilanjutkan melalui skema lainnya, baik melalui skema proyek sebagai bagian dari alokasi/program regional dan global maupun kerjasama teknis dan sektoral melalui MoU, seperti pengelolaan sumber daya air, perundang-undangan, pendidikan, maupun pelatihan vokasi. Misalnya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukan MoU on Water, atau dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditandatangani MoU Pendidikan Vokasi. Menteri Bambang juga berharap kedua belah pihak dapat meningkatkan volume perdagangan.

“Volume perdagangan bilateral Indonesia-Belanda cenderung meningkat dari 2014-2018, yaitu dari USD 4,589 juta di 2014, USD 4,22 juta, USD 3,97 juta, USD 5,06 juta, hingga USD 5,13 juta di 2018. Dilihat dari neraca perdagangannya, Indonesia dalam posisi surplus. Meski seperti itu, kami merasa perlu untuk tetap meningkatkan volume perdagangan dengan Belanda,” jelasnya.

Menteri Bambang juga menghargai upaya Pemerintah Belanda dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia khususnya di bidang manajemen sumber daya air.

“National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) adalah salah satu contoh proyek kerjasama pembangunan dengan Belanda. Masterplan NCID telah selesai pada 2015 dan sekarang kerjasama NCICD fokus pada pengembangan rencana terintegrasi penanggulangan banjir di Jakarta. Kerjasama tersebut juga akan mencakup skema dan sumber pembiayaan, serta tinjauan kelembagaannya. Di samping itu, kami juga sedang membahas perpanjangan MoU kerjasama antara Indonesia–Belanda–Korea terkait Detail Engineering Design Preparation, dan saya berharap pembahasan mengenai perpanjangannya dapat selesai di akhir Mei 2019,” tutup Menteri Bambang.(Hs)

Related posts