Magelang,Gpriority-Selasa (13/10) Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menggelar dialog dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang, perwakilan PT Wisata Candi BPB (BUMN), Balai Ekonomi Desa (Balkondes) Borobudur, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Adapun tujuan digelarnya dialog ini untuk meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah terkait pengembangan pariwisata di Jawa Tengah, khususnya selama pandemi Covid-19.
Saat membuka dialog, Menteri Suharso menyampaikan reaktivasi pasar wisatawan domestik dapat dilakukan dengan cara membuka kembali beberapa destinasi pariwisata super prioritas seperti Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan.
“ Pemerintah telah menyiapkan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan yang akan berfungsi sebagai pedoman kementerian/lembaga dan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pariwisata terpadu di Borobudur dan sekitarnya. Rencana Induk ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan dan infrastruktur dasar pariwisata, meningkatkan perekonomian masyarakat lokal dari pembangunan pariwisata, dan mendorong kualitas investasi pemerintah dan swasta di Borobudur, Yogyakarta, dan Prambanan. Rencana induk ini meliputi pengaturan tata ruang, peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata, pengemasan baru dalam penyelenggaraan event, peningkatan promosi pariwisata, penyiapan SDM pariwisata, pelestarian SDA, pengembangan sosial budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, ” jelas Menteri Suharso.
Pemerintah pusat dan daerah seperti dituturkan Suharso memastikan pembukaan kembali destinasi wisata tersebut diiringi dengan kesadaran dan kepatuhan turis, masyarakat lokal, hingga pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk terus konsisten menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran Covid-19.
Suharso juga mengatakan, pemerintah daerah perlu mempunyai rencana induk pengembangan rencana kesehatan yang mengurangi ketergantungan pada anggaran negara dan mengedepankan pembiayaan alternatif seperti blended finance dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). “Itu sumber-sumber pendanaan yang baru, sangat amat penting, alternatif dari sumber-sumber pembiayaan tradisional. Tetap harus ada porsi anggaran dari pemerintah daerah. Kalau nanti di tingkat nasional kita punya Sovereign Wealth Funds, mungkin di daerah bisa punya akses,” tutupnya.(Hs.Foto.dok.Humas KementerianPPN/ Bappenas)
