Salah satu masalah yang paling mendesak bagi Indonesia adalah membawa akses listrik untuk penduduk Indonesia, terutama di daerah pedesaan terpencil di seluruh nusantara.
Dijelaskan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S.Brodjonegoro dalam Forum Group Discusion (FGD) yang berlangsung di Bappenas kemarin, listrik dibutuhkan karena mampu memenuhi kebutuhan keluarga domestik, memperluas akses energi, mempercepat pertumbuhan ekonomi regional dan integrasi nasional dari sektor transportasi dan manufaktur.” Ini merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional kita saat ini, RPJMN. Tujuan kami adalah untuk mencapai hampir 100% elektrifikasi rumah tangga pada akhir rencana pembangunan lima tahun saat ini, yang juga memprioritaskan untuk mengembangkan daerah pinggiran kami yang disebut sebagai membangun dari pinggiran,” ucap Bambang.
Lebih lanjut dikatakan oleh Bambang, perkembangan ekonomi ini menjadi berkelanjutan secara sosial dan lingkungan, berdasarkan paradigma inklusif, pertumbuhan hijau. Itulah sebabnya Indonesia telah menetapkan target yang ambisius, tidak hanya untuk meningkatkan akses ke listrik tetapi juga untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam keseluruhan bauran energi nasional dari 8,4% saat ini menjadi 23%. ” Kami juga berusaha untuk meningkatkan efisiensi energi di daerah perkotaan, termasuk melalui skema limbah-ke-energi,” ucap Bambang.
Pencapaian target-target ini seperti yang dituturkan Bambang akan memerlukan kondisi, kebijakan, dan peraturan yang tepat untuk mengatur hal-hal seperti harga pembelian listrik, insentif untuk pengembangan energi terbarukan, dan pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan. Peraturan Presiden (Perpres) No 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Ramah Lingkungan Berbasis Teknologi misalnya, bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan limbah padat perkotaan kami dengan juga menurunkan nilai tambahnya sebagai sumber energi. .
Inovasi teknis menurut Bambang adalah kunci lain untuk sukses, dan Kementerian PPN/Bappenas ingin meminta perhatian Anda untuk investasi. “Acara hari ini menandai langkah penting untuk mempromosikan pengembangan dan pembiayaan jaringan cerdas di Indonesia yang akan menghubungkan teknologi digital dan sumber energi terbarukan untuk mengelola distribusi daya listrik yang efisien. Grid pintar dapat mengelola input dari semua sumber secara efisien dan membantu memenuhi beragam kebutuhan listrik pengguna akhir,” ujar Bambang.
Untuk memenuhi kebutuhan energi yang bersih dan efisien, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan anggaran negara. Partisipasi investasi swasta, baik dari sumber domestik dan internasional, akan memainkan peran penting. Pemerintah dapat membantu dengan menciptakan kebijakan dan insentif yang mendukung untuk mengurangi risiko bagi investor. Elektrifikasi perdesaan dan pengembangan proyek limbah menjadi energi dapat menjadi sesuatu yang menakutkan bagi pemberi pinjaman swasta, yang menganggapnya sebagai usaha berisiko tinggi.
Kementerian PPN/Bappenas juga mendorong proyek-proyek percontohan melalui kemitraan publik-swasta, yang dapat menunjukkan kelayakan proyek-proyek energi pedesaan dan perkotaan yang bersih dan mengkomunikasikan pelajaran kepada semua pemangku kepentingan.
Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris pada bulan Oktober 2016, dan telah berjanji tanpa syarat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dibandingkan dengan bisnis seperti biasanya pada tahun 2030. Dan, dengan bantuan internasional untuk keuangan, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas, pemerintah memiliki berkomitmen untuk mencapai pengurangan yang lebih besar, hingga 41%. Keberhasilan Indonesia dalam mencapai kontribusi nasional yang ditentukan akan sangat penting untuk memenuhi tujuan global untuk mengurangi perubahan iklim.
Dana Iklim Hijau (GCF) adalah mekanisme pembiayaan di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) secara khusus didirikan untuk membantu negara-negara seperti Indonesia mencapai target pengurangan emisi mereka. Hingga Mei 2018, portofolio GCF terdiri dari 76 proyek di seluruh dunia yang mewakili total investasi sebesar USD 12,6 miliar. Bersama-sama, proyek-proyek ini diharapkan untuk menghindari setara dengan 1,3 miliar ton emisi CO2, sementara menguntungkan sekitar 217 juta orang yang terkena dampak proyek.
Untuk mencapai target perubahan iklim dan pembangunan kami, penting bagi Indonesia untuk mengembangkan dan membiayai saluran proyek dan program berkualitas tinggi yang kuat. GCF menawarkan berbagai peluang bagi Indonesia, dengan saat ini ada tujuh jendela pendanaan yang berbeda untuk mengakses pembiayaan termasuk peluang untuk sektor swasta. GCF dapat menyediakan pembiayaan untuk proyek dan program dalam bentuk hibah, pinjaman, jaminan, dan investasi ekuitas. “Selama forum hari ini, kita akan belajar lebih banyak tentang peluang ini dan jendela pendanaan serta tentang proyek-proyek potensial yang sudah dalam pengembangan untuk mengakses pendanaan tersebut,” tutup Bambang.(Hs.Foto:Hs)
