Penulis : Ponco Suharyanto │ Editor : Dimas A Putra │ Foto : Kab. Kutai Timur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur (Kutim) memiliki fungsi sebagai lembaga koordinatif ke semua perangkat daerah dalam hal perencanaan. Termasuk dalam program Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF) atau emisi rumah kaca.
Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor kepada GPriority menjelaskan pihaknya juga mengkoordinasikan untuk menyusun Renca Kerja Tahunan dengan mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih ada korelasinya dengan arahan Bank Dunia terkait program FCPF-CF. Bank Dunia sendiri telah menetapkan pokok–pokok program yang harus didukung oleh kegiatan yang sudah ada di Perencanaan Kabupaten Kutim.
Sampai saat ini, sebutnya, para OPD masih menjalankan programnya masing-masing yang berkorelasi dengan program FCPF-CF dan sesuai arahan Bank Dunia “Misalnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, melakukan reboisasi, hingga peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar kawasan hutan,” ujarnya. Peningkatan kapasitas itu dirasa penting dan dinilai sebagai kegiatan ekonomi inklusif agar kegiatan ekonomi mereka tidak mengganggu kelestarian lingkungan namun juga memberikan sisi keberlanjutan. “Baik itu keberlanjutan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun dari tata kelolanya,” tandas Noviari.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kutim sesungguhnya telah memuat Grand Design terkait isu-isu strategis yang salah satunya tata kelola lingkungan. Hal tersebut, menurut Noviar selaras dengan program FCPF-CF. Dari rencana itu, pihaknya akan menerjemahkannya menjadi visi, misi, kemudian arah kebijakan serta program kegiatan ke perangkat daerah. “Jadi tetap kita berpatokan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah 2021-2026,” imbuhnya.
Menyoal tantangan dan hambatan dalam program FCPF-CF, Noviar mengungkapkan bahwasanya para OPD sudah terbiasa menjalankan program yang sesuai dengan job desknya secara rutin. “Jadi persoalan di lapangan saya kira tidak ada hambatan. Mereka (OPD) sudah biasa berkolaborasi. Tugas kita (Bappeda) tinggal koordinasi agar OPD bergerak selaras menjalankan program FCPF-CF,” tukasnya. Program FCPF-CF ini menurutnya menyangkut reputasi Kutim, Kaltim serta Indonesia. Jika berhasil maka dunia internasional akan melihat positif dalam pengelolaan lingkungan. Dari keberhasilan itu pula akan membuka peluang skema insentif lain atau bisa juga reward hingga kesempatan pembiayaan lainnya. “Jadi program ini sangat menguntungkan. Dari sisi APBD kami juga terbantu dengan adanya penambahan jumlah disitu,” pungkasnya.
