Jakarta, GPriority.co.id – Sejak awal pelaksanaannya hingga saat ini, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang terus diawasi Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI).
Menurut Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, sampai saat ini program MBG masih membutuhkan penyempurnaan SOP, salah satunya untuk mengatasi persoalan pembayaran yang bermasalah. Kendati demikian, sejak ditangani Ombudsman RI, Yeka menyebut saat ini pembayarannya sudah membaik.
“Memang masih ada persoalan pembayaran. Tapi sedikit saja di beberapa titik. Dan itu persoalannya teknis sekali. Kedua, yang memang menjadi tantangan terbesar MBG ini bagaimana menjamin tidak adanya persoalan keracunan. Dan disini kami mengawasi agar memastikan seluruh SOP yang sudah baik, betul-betul dilaksanakan,” ungkap Yeka saat diwawancarai wartawan pada Kamis (18/12).
Lebih lanjut Yeka mengatakan, lemahnya pengawasan menjadi titik krusial pada pelaksanaan program MBG selama ini. Oleh karena itu, pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan SOP benar-benar dijalankan. Saat ini Ombudsman RI tengah mendorong instrumen pengawasan yang kuat, guna memastikan SOP dijalankan dengan baik.
“Nah ini yang sedang kami dorong. Karena bisa saja persoalan ini karena persoalan anggaran dan lain sebagainya. Ini kami dorong agar tahun depan infrastruktur pengawasan ini menjadi lebih efektif,” tekannya.
Sementara itu ketika disinggung terkait temuan praktik korupsi pada MBG, Yeka menyebut Ombudsman RI tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut. Salah satunya alasannya ialah dana dari Kementerian Keuangan yang langsung masuk ke virtual account masing-masing dapur MBG.
“Yang menjadi persoalan bukan isu korupsinya, tapi isu tata kelolanya. Bagaimana memastikan anggaran-anggaran ini betul-betul sesuai dengan ketentuan. Kan disitu sudah ada ketentuan berapa rupiah yang digunakan untuk bahan baku masak, berapa rupiah buat operasional, berapa rupiah buat sewa,” terang Yeka.
Begitupun terkait persoalan perjanjian antar pihak ketiga yang terlibat, seperti pemilik dapur dengan investornya serta pengolah dapur MBG. Yeka menilai, persoalan ini kemungkinan besar masih akan ditemukan di tahun depan.
“Kami melihat di tahun depan masih kemungkinan besar akan muncul. Oleh karena itu, kuncinya adalah program MBG ini harus punya infrastruktur pengawasan yang lengkap. Mengapa? dananya besar, melibatkan juga banyak orang, persertanya juga banyak. Sebuah keniscayaan kalau BGN tidak membangun infrastruktur pengawasan seperti ini,” tekan Yeka.
