Karawang, Gpriority.co.id – Pergerakan dari dan menuju Jawa Barat (Jabar) pada masa libur Lebaran diprediksi cukup tinggi. Atas dasar itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkoordinasikan kesiapan Angkutan Lebaran dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Bentuk koordinasi tersebut dilakukan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dengan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi di Kantor Bupati Karawang, Selasa (4/3). Dalam kesempatan itu Menhub mengungkapkan pergerakan masyarakat dari dan menuju Jawa Barat pada masa Angkutan libur Lebaran diperkirakan akan tinggi. Sehingga, sebutnya, koordinasi dan kerjasama antara Kemenhub dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi krusial.
Data Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub menyebut potensi pergerakan selama libur Lebaran tahun 2025 diprediksi mencapai 52% dari total jumlah penduduk Indonesia atau setara dengan 146,48 juta jiwa. Potensi pergerakan selama libur Lebaran tahun 2025 dari Pulau Jawa adalah 51,3% atau sebanyak 81,5 juta orang. Mayoritasnya berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Koordinasi dengan Pemprov Jawa Barat pun dibutuhkan terkait dengan potensi penumpukan di gerbang tol yang berada di Jawa Barat, untuk akses keluar dan masuk Jakarta. Diperkirakan, pada puncak arus mudik, peningkatan volume kendaraan yang keluar dari Jakarta akan meningkat sampai 60% dibandingkan volume kendaraan normal harian.
Menurut Menhub Dudy lalu lintas masyarakat yang keluar dari Jakarta ini melibatkan setidaknya 8 Gerbang Tol (GT). “Sebanyak 3 gerbang tol berada di wilayah Jawa Barat yang juga menjadi pusat bangkitan pada arus mudik Lebaran 2025. Kita perlu koordinasi untuk mengantisipasi potensi kemacetan pada titik-titik tersebut,” ujarnya dilansir laman Kemenhub.
Disamping itu, diingatkannya terkait adanya potensi pasar tumpah yang kemungkinan akan bermunculan pada masa Angkutan Lebaran. Menilik data tahun sebelumnya, terdapat sekitar 25 pasar tumpah pada jalur mudik arteri dari arah Jakarta melewati Jawa Barat menuju Jawa Tengah yang berpotensi kembali ada pada tanggal 26 – 29 Maret 2025.
Karena itu, Menhub berharap ada pengendalian dan pengaturan atas potensi kemacetan yang diakibatkan oleh pasar tumpah serta hambatan samping dari pasar tersebut. Adapun kendalanya semisaloperasional delman dan becak, serta angkutan perkotaan (angkot) yang mengetem.
Kemenhub juga meminta Pemprov Jabar untuk mengadakan Posko Pelayanan dan Monitoring Angleb di kawasan Jawa Barat, memastikan kesiapan armada transportasi, dan konsolidasi penyelenggaraan mudik gratis. Termasuk dilakukan peningkatan akses dan layanan angkutan feeder bagi para pemudik menuju terminal, pelabuhan, stasiun, dan bandara. Selain itu, agar penyediaan informasi mudik dan sosialisasi keselamatan mudik dapat diintensifkan.
Sementara itu, Gubernur Dedy Mulyadi menyebut akan memberikan kompensasi kepada para pedagang pasar tumpah. Tujuannya agar para pedagang tidak melakukan aktivitas di pinggir jalan atau pasar tumpah selama 2 minggu di masa angkutan libur Lebaran.
Foto : Kemenhub
