Jakarta,Gpriority- “Peran serta masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana”,merupakan tema yang diangkat dalam acara peringatan bulan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) yang digelar pada 12-13 Oktober 2020 melalui virtual dan offline di Graha BNPB.
Menurut Dr.Raditya Jati, Kepala Pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam siaran persnya yang dikirim pada Selasa (13/10), tema tersebut sengaja diangkat dengan tujuan agar peserta memahami konsep kemitraan, sinergi dan kolaborasi dari masyarakat, lembaga usaha dan perguruan tinggi serta media massa, dalam melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
“ Keterlibatan mereka sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana karena merekalah yang menjadi orang-orang pertama yang terkena dampak. Mereka juga menjadi orang yang pertama kali memberikan respons terhadap bencana yang dihadapi. Untuk itu, dalam upaya membangun kapabilitas masyarakat, BNPB bekerjasama dengan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) melakukan sejumlah program, antara lain program satuan pendidikan aman bencana dan program masyarakat tangguh bencana. Terkhusus dalam program pendidikan, MDMC bersama BNPB dan gerakan masyarakat lainnya berupaya membekali pengetahuan kepada masyarakat, terutama kepada siswa di sekolah, tentang cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi bencana,” jelas Raditya.
Tak hanya MDMC, BNPB juga menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI). Adapun program-program yang dilakukan oleh PMI seperti dijelaskan Raditya adalah mengintegrasikan pengurangan risiko bencana, melakukan adaptasi perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan dalam kebijakan pengurangan risiko bencana. mempromosikan perilaku tangguh bencana mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, maupun kepada desa-desa yang rawan terkena bencana.
Dijelaskan Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Letjen TNI (Purn) Sumarsono, SH Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, PMI, kata Sumarsono, mengakui tidak bisa bekerja sendiri. “ Untuk itulah dibutuhkan kerja sama strategis yang berkesinambungan, baik dengan pemerintah, swasta, gerakan masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya,” jelas Sumarsono.
Sumarsono juga mengatakan, untuk membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana, perlu mengutamakan pengelolaan risiko secara terpadu dengan secara penuh melibatkan partisipasi seluruh warga masyarakat serta memperkuat masyarakat dan sistem institusi untuk kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial dan penghidupan masyarakat. (Hs)
