Jakarta, GPriority.co.id – Organisasi Perempuan Mahardika menggelar aksi nasional serentak dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP), yang secara global diperingati setiap 25 November hingga 10 Desember.
Aksi ini mengusung tema “Kerja Layak dan Bebas Kekerasan Tidak Akan Terwujud dalam Rezim Anti Demokrasi” dan dilaksanakan tepat pada 25 November 2025 di empat kota yakni Jakarta, Samarinda, Palu, dan Manokwari.
Tujuan utama aksi adalah memperkuat komitmen global yang dipimpin gerakan perempuan untuk mengakhiri segala bentuk penyiksaan dan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia.
Peristiwa tragis penyiksaan dan pembunuhan terhadap Mirabal Bersaudara pada 25 November 1960 menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap perempuan kerap dijadikan strategi rezim diktator untuk menundukkan perempuan dan mengontrol tatanan sosial demi kepentingan penguasa.
Di Indonesia, peringatan HAKtP memiliki relevansi yang kuat. Saat ini, terjadi kemunduran atau arus balik demokrasi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dinilai semakin menunjukkan pola kekuasaan otoriter.
Atas hal tersebut, maka dalam peringatan 16 HAKtP 2025 ini Perempuan Mahardhika menyatakan sejumlah sikap, diantaranya:
1. Menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan
- Pemerintah Indonesia perlu mengikis ketidaksetaraan relasi gender dan mengarusutamakan perspektif anti-kekerasan terhadap perempuan dalam seluruh aspek kehidupan bernegara: ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
- Pemerintah harus mengakui serta mengusut tuntas berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan sebagai bagian dari pelanggaran HAM masa lalu, guna mencegah pola keberulangan di masa kini.
2. Menjamin kerja layak sebagai hak fundamental setiap orang
- Pemerintah harus menempatkan penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan jaminan sosial sebagai inti kebijakan ekonomi dan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tanpa penciptaan pekerjaan adalah bentuk pengabaian terhadap hak asasi.
- Pemerintah harus menghentikan intimidasi dan ancaman terhadap aktivis yang memperjuangkan kerja layak, serta melindungi hak kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berserikat.
3. Demokrasi dan lingkungan lestari sebagai syarat kerja layak bebas kekerasan
- Pemerintah harus menghentikan proyek strategis nasional yang merusak hutan dan merampas kehidupan masyarakat di dalamnya.
- Pemerintah harus menghentikan kriminalisasi dan ancaman terhadap pejuang lingkungan, serta mengusut tuntas pelanggaran HAM yang menargetkan mereka.
“Kami menyadari bahwa berbagai tuntutan diatas akan selalu kalah dengan logika ekonomi politik yang menempatkan akumulasi keuntungan diatas kelestarian lingkungan dan pemenuhan HAM,” kata Sekretaris Nasional Perempuan Mahardika, Ajeng di Jakarta, Selasa (25/11).
“Oleh karenanya, melalui semangat Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan ini, kami menyatakan bahwa kami mau perubahan sistem! Kami menyerukan kepada kawan kawan perempuan untuk ayo berorganisasi, bergerak bersama berjuang untuk perubahan sistem!” tambahnya.
