Jakarta, GPriority.co.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa sistem demokrasi Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengganti pemerintahan jika dinilai tidak berjalan dengan baik.
Pergantian tersebut, menurutnya, harus dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang telah diatur dalam sistem ketatanegaraan.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada jajaran pemerintah di Jakarta, Selasa (8/4). Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama dalam demokrasi Indonesia.
“Kalau pemerintah dinilai tidak baik, ya gantilah dengan mekanismenya,” ujar Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena sistem demokrasi telah menyediakan jalur yang jelas untuk melakukan perubahan kepemimpinan secara damai.
Salah satu mekanisme utama adalah melalui pemilihan umum (pemilu), yang menjadi sarana langsung bagi rakyat untuk menentukan pemimpin.
Selain pemilu, Prabowo juga menyinggung mekanisme lain yang tersedia dalam sistem demokrasi, yakni pemakzulan atau impeachment.
Namun, ia menegaskan bahwa proses tersebut tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus mengikuti aturan yang berlaku.
Tegaskan Mekanisme Konstitusional Harus Ditaati
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa impeachment merupakan bagian dari sistem demokrasi, tetapi harus dilakukan melalui prosedur resmi yang melibatkan lembaga negara.
Ia menyebutkan bahwa proses tersebut harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dengan demikian, setiap upaya pergantian pemerintahan harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar konstitusi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan keutuhan negara.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan proses demokrasi secara damai, termasuk dalam pergantian kepemimpinan nasional.
Dalam arahannya, Prabowo menekankan pentingnya menjaga suasana damai dalam setiap proses politik. Ia mengingatkan bahwa pergantian pemerintahan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang menimbulkan konflik atau kekerasan.
Selain itu ia juga menekankan, kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa rakyat memiliki hak penuh untuk menentukan arah kepemimpinan nasional, termasuk mengganti pemerintah jika dianggap tidak memenuhi harapan.
