Prabowo sebut Kasus Keracunan MBG Hanya 0,0017%, Aktivis: Jangan Anggap Sepele

Suara Ibu Peduli Makan Bergizi Gratis gelar aksi tolak MBG di Monas/Foto Fifi Abdurahman Suara Ibu Peduli Makan Bergizi Gratis gelar aksi tolak MBG di Monas/Foto Fifi Abdurahman

Jakarta, GPriority.co.id – Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah menjadi sorotan akibat maraknya kasus keracunan.

Prabowo menyebut, kasus keracunan yang terjadi merupakan bagian kecil dari keseluruhan program, dengan persentase kesalahan hanya sekitar 0,0017 persen.

“Bahwa ada kekurangan? Iya. Ada keracunan makan? Iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,0017%,” kata Prabowo di acara Munas PKS, Senin (29/09) lalu.

“Ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu. Tapi, Brasil butuh 11 tahun untuk mencapai 47 juta penerima manfaat presidennya cerita sama saya. Kita 11 bulan sudah 30 juta penerima manfaat,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Yuni Supriati dari Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS) menilai angka 0,0017 persen tidak bisa dianggap sepele, karena menyangkut nyawa manusia.

“Tidak hanya ya, kita tidak bicara tidak hanya, kita bicara nyawa. Jadi jangan sampai menunggu ada yang meninggal. Yang mau tanggung jawab siapa? Sekarang keracunan saja ini sudah banyak. Di daerah yang bilang anaknya tidak bisa pakai BPJS lah, yang bilang ini yang nanggung siapa gitu. Nah ini yang bertanggung jawab kan harusnya negara,” kata Yuni kepada wartawan usai aksi Tolak MBG di kawasan Monas, Rabu (1/10).

Yuni menilai negara belum siap mengatasi persoalan keracunan akibat program tersebut. Ia juga meragukan kejelasan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) MBG.

“Negara saja belum siap hadir. Karena memang juklisnya, juknisnya, SOP-nya juga belum jelas. Apakah dulu terpikir kalau misalnya keracunan siapa yang bertanggung jawab? Biayanya dari mana? Buktinya sampai kemarin saja itu masih simpang siur beritanya kan. Karena masih gagap,” ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah (pemda) juga belum memiliki mekanisme yang jelas dalam menangani kasus tersebut.

“Pemda yang di daerah itu juga masih belum jelas. Kadang-kadang pihak rumah sakit, pihak sekolah yang diminta tuntutan pertanggung jawaban sama orang tua murid. Ini kan salah gitu. Nah makanya jangan bicara hanya sekian persen, hanya sekian orang kita berbicara nyawa. Satu anak sangat berharga. Anak Indonesia,” tutur Yuni.

Pewarta : Fifi Abdurahman