Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) kembali meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori utama.
Penghargaan UHC Awards 2026 diinisasi oleh BPJS Kesehatan yang digelar di Jakarta, Selasa (27/1).
Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan menyampaikan bahwa capaian tersebut bukan hanya angka administratif, tetapi wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor kesehatan.
“Kita sudah mendapatkan penghargaan ini sudah 5 kali, dan memang untuk kesejahteraan masyarakat kita sendiri, kita sangat prioritaskan terutama untuk kesehatan,” ujar Bupati Angela kepada GPriority usai menerima penghargaan UHC Awards 2026 di Jakarta, Selasa (27/1).
Angela menyebut capaian ini diraih usai cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 100 persen UHC dengan tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan mencapai 85 persen.
“100 persen sudah ya pak. Tingkat keaktifannya 85 persen. Sejauh ini kita tetap memprioritaskan masyarakat kita yang belum terdaftar,” katanya.
Menurut Angela, kehadiran program JKN memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, termasuk dari sisi pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan.
“Dengan adanya JKN ini sangat mempermudah. Pertama, sekarang tidak perlu mendaftar terlalu lama ataupun menunggu terlalu lama hanya dalam hitungan beberapa detik ataupun menit kita sudah bisa mendaftarkan masyarakat kita yang belum terdaftar di dalam BPJS sendiri,” tuturnya.
Ke depan, Angela mengatakan Pemkab Mahulu berkomitmen memastikan tidak ada satu pun warga yang luput dari perlindungan jaminan kesehatan, termasuk pekerja dari luar daerah yang menetap sementara di wilayah tersebut.
“Ke depan, tentunya kita akan memaksimalkan. Tidak boleh ada yang tidak tercover, bahkan pekerja yang dari luar daerah yang memang mungkin berbulan-bulan menetap di tempat kita, Kita akan dorong untuk mereka pun harus mendaftarkan karyawan mereka ke BPJS Mahakam Ulu,” ucapnya.
Untuk diketahui, UHC merupakan kondisi ketika seluruh masyarakat dalam suatu daerah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tak hanya itu, peserta JKN juga harus memiliki tingkat keaktifan yang baik dalam mengakses layanan kesehatan tanpa kendala biaya.
