Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan Rapat Koordinasis Nasional (Rakornas) Investasi tahun 2020 di Ritz Carlton Pacific Place, Kamis (20/02/2020). Kegiatan ini mengundang 2000 peserta yang terdiri dari seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah dan Provinsi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan kabupaten, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pengusaha Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), dan Kementerian/Lembaga.
Kegiatan Rakornas ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dengan mengangkat tema “Peningkatan Investasi Bagi Indonesia Maju” dalam rangka koordinasi dan konsolidasi program penanaman modal antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan perekonomian dan pemerataan investasi di daerah.
Menurut Presiden RI, Joko Widodo pada saat ini semua negara ingin adanya arus modal atau investasi masuk ke negara mereka. Begitu juga dengan indonesia, karena jika arus modal yang masuk ke negara banyak maka peredaran uang juga akan banyak dan itu akan meningkatkan dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Di negara kita APBN hanya mempengarungi 16 pesen, kalo di tambah APBD 23 persen, dan 77 persen yg menggerakan adalah dunia usaha atau swasta, peran penting swasta dalam lapangan kerja, yang mempengaruhi ekonomi kita adalah swasta, ” ujarnya
Berbicara mengenai investasi, diakui oleh Jokowi bahwa ia senang dengan cara penyampaian ketua BKPN, Bahlil Lahadalia yang gambalng dan jelas. ” Tadi sudah disampaikan bahlil, seneng karena menyampaikan secara gamblang dan jelas, walaupun pake nama presiden di daerah untuk sebuah kebaikan dan kecepatan proses ga papa,” tambahnya
Diakui Jokowi tahun lalu angka yang sudah masuk ke Indonesia untuk berinvestasi ada 708 triliun, dan yang minat ada 1.600 triliun namun mereka berhenti ditengah jalan karena tidak pernah diurus secara real.
“Contohnya Lotte, ia investasi di Banten selama 4 tahun mentok, berhenti karena urusan pembebasan lahan, gak di urus, gak ada yang bantu, gak dilayani. Ditempat lain juga sama, sehingga terkumpulan angka sebesar itu,” kata Presiden.
Oleh sebab itu presiden meminta kepada seluruh kepala daerah untuk melayani persoalan mereka, yang memiliki usaha besar maupun mereka yang memiliki usaha kecil. Karena hal ini juga akan membantu adanya lapangan kerja bagi 7 juta rakyat Indonesia yang masih menganggur.
Saat ini posisi Indonesia berada diangka 73 setelah sebelumnya pada tahun 2014 Indonesia berada di angka 120. Hal ini tentunya bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, namun untuk ditahun yang akan datang presiden Joko Widodo berharap ingin berada dibawah angka 40.
Sebelumnya pada Rabu (19/02/2020) Kepala BKPM Bahil Lahadalia dalam sambutannya di Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat Dan Daerah Bagi Pemerataan Investasi mengatakan, bahwa ekonomi masih belum stabil, dikarenakan hingga saat ini pertumbuhan ekonomi global belum mendapatkan titik temu yang sangat positif, ini terlihat dari masih aktifnya perang dagang antara Amerika dan Cina yang menyebar hingga ke Amerika Latin. Persoalan Iran yang berafiliasi politik juga ternyata berimbas pada ekonomi.( Dwi/ GP)
