Ramai Video Presiden Prabowo di Bioskop, Begini Penjelasan Komdigi

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya. Foto: dok.Komdigi Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya. Foto: dok.Komdigi

Jakarta, GPriority.co.id – Ramai perbincangan soal kemunculan video pendek tentang kinerja Presiden Prabowo Subianto di bioskop belum lama ini. Hal ini memicu perhatian publik atas maksud video tersebut.

Dalam penjelasannya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa penayangan video itu di jaringan bioskop merupakan bagian dari strategi komunikasi publik pemerintah untuk memperluas jangkauan informasi yang akuntabel dan resmi kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menyampaikan capaian kerja dan kebijakan strategis melalui berbagai media komunikasi yang relevan dengan perkembangan zaman.

“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih,” ujar Fifi dalam keterangan resminya dikutip laman resmi Komdigi, Senin (15/9)

Menurut Fifi, bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang lebih imersif, sehingga pesan pembangunan bisa diterima secara utuh oleh audiens.

Ia juga menegaskan bahwa bioskop hanyalah salah satu dari sekian banyak kanal komunikasi publik, setara dengan media sosial, televisi, radio, hingga papan reklame.

“Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” jelasnya.

Kemkomdigi mengajak masyarakat untuk melihat penayangan video Presiden di bioskop sebagai langkah positif dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan nasional.

“Tujuannya adalah memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, resmi, dan mudah dipahami. Ini untuk menjaga keseimbangan informasi dan transparansi dalam pemerintahan,” ucapnya.