Jakarta, GPriority.co.id – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali membatalkan rencanan pelaksanaan demonstrasi hari ini di Jakarta, Selasa (2/9).
Padahal, sebelumnya mereka juga sempat menunda aksi unjuk rasa yang seharusnya kemarin Senin (1/9).
Berdasarkan informasi yang beredar, pembatalan aksi hari ini dilakukan karena situasi di Jakarta masih dianggap belum kondusif.
Selain itu, BEM SI juga ingin mematangkan strategi serta memastikan aksi berjalan sesuai tujuan.
Keputusan BEM SI ini dinilai merupakan bentuk kehati-hatian agar kritik mahasiswa tidak kehilangan arah. Selain itu, keputusan ini juga diambil atas kekhawatiran aksi ditunggangi pihak lain.
Berikut lokasi aksi yang rencananya di gelar BEM SI hari ini, namun dibatalkan:
- Gedung DPR/MPR RI, Jl. Gatot Subroto No.1, Senayan, Jakarta Pusat
- Kawasan Patung Kuda, Jl. Medan Merdeka Barat No.17, Gambir, Jakarta Pusat
- Balai Kota DKI Jakarta, Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9, Gambir, Jakarta Pusat
- Istana Merdeka, Jl. Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat
Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi bertajuk “Indonesia C (Emas) Jilid II 2025” yang sebelumnya digelar pada Senin (28/8).
Unjuk rasa tersebut mengusung 11 tuntutan krusial kepada pemerintah, diantaranya :
- Menolak segala bentuk pengaburan sejarah serta politisasi sejarah untuk kepentingan elite.
- Mendesak peninjauan kembali pasal-pasal bermasalah dalam RUU, melibatkan publik secara lebih luas dan bermakna, serta menunda pengesahan hingga seluruh pasal kontroversial diselesaikan (Pasal 93, 145 ayat 1, 6 ayat 1, 106 ayat 1, 106 ayat 4, 23, dan Pasal 93 ayat 5c).
- Mendesak pemerintah bersikap transparan terkait perjanjian bilateral demi melindungi kepentingan ekonomi nasional, serta memperkuat diplomasi agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- Mendesak audit menyeluruh izin pertambangan, menjamin partisipasi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya, mengalokasikan keuntungan secara adil, serta menindak tegas praktik illegal mining.
- Mendesak pembatalan pembangunan lima batalion baru di Aceh dan membuka data spesifik jumlah tentara organik yang ditempatkan di Aceh sesuai MoU Helsinki.
- Mendesak pemerintah membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas lain di Universitas Riau serta perguruan tinggi lainnya.
- Menolak dan mencabut UU TNI, serta menolak segala bentuk intimidasi dan represi yang mengancam sipil.
- Menuntut kebebasan bagi mahasiswa atau aktivis yang masih berstatus tersangka dengan menjamin transparansi proses hukum.
- Menolak segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT di ruang publik, serta mendesak regulasi dan sanksi hukum yang tegas sesuai nilai agama dan budaya bangsa.
- Menolak praktik dwifungsi jabatan sipil dan militer, termasuk rangkap jabatan struktural yang berpotensi merusak profesionalisme birokrasi.
- Mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Aksi diperkirakan berlangsung hingga malam hari, sebelumnya diakhiri dengan kehadiran Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.
Pewarta : Fifi Abdurahman
