Resistensi Perubahan Jadi Salah Satu Tantangan Tersedianya Transportasi Cerdas di Smart City

Bali, GPriority.co.id – Transportasi cerdas menjadi satu hal yang mendukung terciptanya smart city di kabupaten/kota di Indonesia. Smart & green transportation ini ternyata juga memiliki beberapa manfaat bagi lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh Welly Kosasih, Direktur Utama PT Sumber Utama Fiber Indonesia (SUFI), di acara ‘Forum Smart City 2024’, di Bali, Rabu (26/6).

Diantaranya seperti untuk pengurangan emisi karbon, efisiensi energi, dan juga yang tak kalah penting yaitu peningkatan kualitas udara. Poin terakhir ini sangat penting, manakala saat ini beberapa wilayah di Indonesia khususnya Jakarta, menjadi salah satu kota yang memiliki tingkat udara yang buruk akibat polusi.

“Emisi karbon yang kita bisa kurangin memang menjadi sesuatu yang penting. Karena kendaraan saat ini menjadi salah satu penyumbang karbon. Jadi ketika kita sudah mulai secara perlahan-lahan, mentransformasikan angkutan daratnya menggunakan tenaga yang terbarukan, otomatis akan mengurangi emisi karbon,” ujar Welly.

Namun, tersedianya transportasi cerdas pada penerapan konsep smart city, perlu diakui memiliki beberapa tantangan.

“Pembangunan infrastruktur itu pasti akan punya dampak terhadap biaya yang diperlukan atau investasi yang tidak kecil. Sebagai contoh, apabila kita ingin punya transportasi yang bagus, otomatis jalannya sudah bagus. Aksesnya sudah ada semua,” jelasnya.

Begitupun juga dengan resistensi perubahan dari masyarakat, yaitu merubah gaya hidup masyarakat mengikuti perkembangan teknologi, terutama berkaitan dengan transportasi cerdas tersebut. Misalnya, untuk mengubah kebiasaan masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi, menjadi menggunakan transportasi cerdas.

Lebih lanjut, Welly juga menyebutkan jika regulasi dan kebijakan menjadi salah satu poin adanya tantangan pada tersedianya transportasi cerdas pada penerapan smart city di Indonesia.

“Pemerintah pusat sebetulnya sudah menyediakan satu mekanisme untuk bisa membantu pemerintah daerah dalam hal keterbatasan fiskal. Salah satunya bekerja sama dengan badan usaha dari perusahaan swasta. Salah satunya memungkinkan pihak swasta untuk berinvestasi di pemerintah daerah,” tutur Welly.

Foto : Nindya Farhah Azzahrah/GPriority