Jakarta, GPriority.co.id – Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Urusan Air, Retno Marsudi, mengungkapkan bahwa dunia menghadapi kesenjangan investasi yang sangat besar di sektor air. Ia menyebut dana yang dibutuhkan sebesar USD600 miliar atau sekitar Rp 9,9 kuadriliun setiap tahun.
“Sektor air global memiliki jangkauan pembayaran. Pembayaran air dan penyelamatan memerlukan pembayaran USD 600 setahun,” ujar Retno dalam pidato kunci pada pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (10/10).
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan investasi untuk menjaga pasokan air bersih dan sanitasi yang layak secara global mencapai angka 600 miliar hingga 1 triliun dolar AS per tahun. Namun, realisasinya masih jauh dari mencukupi.
“Jumlah dana yang dikeluarkan semua pihak baik pemerintah maupun swasta untuk urusan air di tingkat global hingga saat ini baru mencapai 300 hingga 400 miliar dolar AS,” jelasnya.
Kondisi ini, lanjut Retno, semakin diperparah oleh minimnya komitmen nasional dari berbagai negara, khususnya negara maju, dalam hal penganggaran sektor air. Ia merujuk laporan Bank Dunia yang menunjukkan bahwa negara-negara maju hanya mengalokasikan 0,5 persen dari PDB mereka untuk infrastruktur air.
“Sementara, lebih dari 90 persen pengeluaran tahunan untuk air berasal dari sumber pemerintah,” tambahnya.
Retno menekankan bahwa air tidak bisa dipandang semata sebagai komoditas investasi dengan keuntungan rendah dan risiko tinggi, karena nilai manfaatnya jauh melampaui hitungan ekonomi semata.
“Investasi di bidang air membawa deviden tak hanya dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga di bidang kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, dan ketahanan iklim,” ujar mantan Menteri Luar Negeri RI periode 2014–2024 itu.
Retno juga mengutip temuan Bank Dunia lainnya bahwa setiap 1 dolar AS yang diinvestasikan untuk air di Afrika dapat menghasilkan manfaat hingga 7 dolar AS.
Menurutnya, angka tersebut menjadi bukti bahwa investasi air harus terus didorong, dengan memperkuat komitmen politik, harmonisasi kebijakan, serta aksi kolektif di berbagai level.
Ia pun mengingatkan agar mekanisme pendanaan dilakukan dengan pendekatan campuran (blended finance), namun tetap menjaga kepentingan publik sebagai prioritas utama.
