Jakarta, GPriority.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, belum lama ini menyoroti pemborosan anggaran di sejumlah daerah, sebagaimana dilansir dari laporan ANTARA pada Jumat (10/10).
Tito mengimbau pemerintah daerah untuk memangkas anggaran belanja yang dianggap tidak produktif. Mulai dari perjalanan dinas, rapat, hingga konsumsi atau makan-minum dalam kegiatan pemerintahan.
“Rapat-rapat, perjalanan dinas, segala macam makanan, minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang mohon maaf ya, berlebihan. Ini harus dikurangi. banyak daerah yang bisa melakukan itu,” ungkapnya.
Tito menekankan, seharusnya anggaran belanja lebih difokuskan untuk program yang berdampak langsung pada masyarakat, serta harus benar-benar terlaksana. Apabila tidak, maka dapat berurusan dengan masalah hukum.
Dalam pernyataannya, Tito turut menekankan pentingnya efisiensi anggaran terlebih di tengah kondisi perekonomian nasional saat ini.
Tito kemudian meminta para gubernur untuk bekerja lebih cerdas dan inovatif guna mencari pendapatan tambahan untuk daerahnya. Namun sebagai catatan, dirinya ingin pemerintah daerah tidak memberatkan rakyat kecil.
“Misalnya ya, yang sudah ada saja. Restoran, hotel, misalnya. Silahkan datang ke restoran-restoran, hotel kan umumnya dipajakin itu. Mungkin yang customernya enggak baca, di bill itu ada pajaknya,” ujarnya.
Tito pun melanjutkan, “Pertanyaannya, apakah ini semua akan disampaikan kepada Dispenda daerah? belum tentu.”
Sebagai informasi, saat ini pemerintah telah menambah alokasi anggaran TKD (transfer ke daerah) pada APBN 2026 sebesar Rp43 triliun menjadi Rp693 triliun. Kendati demikian, jumlah tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan dengan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp919,87 triliun.
