Samuel S.T Padan : Sosialisasi ini Awalnya dari Keinginan Gubenur Kaltara

Jakarta,gpriority-Sosialisasi hasil survei penyelesaian sengketa batas negara Indonesia dan Malaysia, di sektor timur provinsi Kalimantan Utara yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (12/03/2020) berjalan dengan lancar. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Joint Malaysia-Indonesia Boundary between Malaysia (Sabah & Serawak) and Indonesia (Kalimantan Utara & Kalimantan Barat) atau JMI yang ke-43 pada bulan November kemarin. Rapat ini menghadirkan peserta dari pemerintah daerah Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan beserta dengan camat-camatnya. Untuk perwakilan dari provinsi Kalimantan Utara sendiri turut hadir Kepala Biro Pengelola Perbatasan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Dr. Samuel S.T Padan, M.M. Ia mengatakan bahwa acara sosialisi ini awalnya adalah keinginan dari gubernur Kaltara yaitu Dr. Ir. H. Irianto Lambrie, M.M, untuk mensosialisasikan hasil perundingan antara Indonesia dan malaysia, terkait masalah OBP (Outstanding Boundary Problem) di sektor timur provinsi Kaltara.

” Pak gubernur menginginkan supaya hasil ini betul-betul di sosialisan dengan baik dulu, sebelum di sosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu disosialisakan dulu kepada pimpinan daerah baik diprovinsi maupun di kabupaten, kota, dan kecamatan,” ujar Samuel. Samuel juga menambahkan berkat rapat ini pemerintah daerah dari provinsi maupun kabupaten, sudah mendapat gambaran yang jelas mengenai hasil-hasil perundingan, sehingga nantinya akan lebih mudah ketika memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk rencana memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah daerah akan menunggu dari Kementerian Dalam Negeri Samuel berahap agar sengketa batas negara antara Indonesia dan Malaysia ini bisa cepat terselesaikan.

” Status tanah yang masuk Indonesia, atau tanah Indonesia yang masuk ke Malaysia itu hukumnya seperti apa. Itu yang perlu dibicakan, kita harapkan ini segera dalam tahun ini, paling tidak survei OBP ini sampai oktober 2020 selesai secara keseluruhan. Dengan demikian tahun 2021 pemerintah bisa langsung program pembangunan yang real bagi masyarakat,” tambahnya.Untuk rencana memberikan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah daerah akan menunggu dari Kementerian Dalam Negeri.

Samuel berahap agar sengketa batas negara antara Indonesia dan Malaysia ini bisa cepat terselesaikan.

” Status tanah yang masuk Indonesia, atau tanah Indonesia yang masuk ke Malaysia itu hukumnya seperti apa. Itu yang perlu dibicakan, kita harapkan ini segera dalam tahun ini, paling tidak survei OBP ini sampai oktober 2020 selesai secara keseluruhan. Dengan demikian tahun 2021 pemerintah bisa langsung program pembangunan yang real bagi masyarakat,” tambahnya.

Related posts