Sekda Sultra Ungkap 7 Poin Penting Terkait Pengelolaan BMD Pemda 2024

Jakarta, GPriority.co.id – Mewakili Pj. Gubernur, Komjen Pol (P) Dr (H.C) Andap Budhi Revianto.,S.I.K.,M.H, Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sultra, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengukuran Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Daerah Tahun 2024, Rabu (3/7) kemarin.

Lebih lanjut, Sekda Sultra mengatakan dalam rangka pembenahan inventarisasi dan pengelolaan, maka KPK bersama Kementerian Dalam Negeri membuat Indeks Pengelolaan BMD.

Menurut Sekda Sultra, program tersebut dalam rangka meningkatkan kesadaran pemda, sekaligus menjadi salah satu upaya pencegahan pelanggaran hukum di tingkat pemerintah di daerah.

“Hal ini penting dilakukan, mengingat pengelolaan BMD merupakan salah satu indikator peningkatan Monitoring Center for Prevention (MCP,red) barang milik daerah,” tutur Asrun Lio di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Berdasarkan penuturan Sekda Sultra, sejak tahun 2023 lalu, KPK bersama Kemendagri, menetapkan sekitar 10 kota yang menjadi pilot proyek percontohan, yaitu Pemprov Kepulauan Riau, Pemprov Riau, Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemprov Bali, dan Kota Denpasar.

Di tahun 2024 ini, kembali melakukan sinergi dengan Kemendagri juga 100 pemerintah daerah, terkait pengukuran indeks BMD pemerintah daerah.

Adapun, Sekda Sultra Asrun Lio juga turut menyampaikan tujuh poin secara garis besar yang disampaikan oleh Plh Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kemendagri RI.

Pertama, Indikator Kinerja Pengelolaan BMD tersebut merupakan pedoman bagi Pemda dalam mengelola BMD, sekaligus mengukur tingkat perbaikan pengelolaan.

Kedua, untuk mengukur indeks capaian kinerja, maka diperlukan empat sasaran strategis dengan delapan parameter.

Ketiga, strategis pertama yaitu pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif dengan dua parameter, yakni tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK baik secara materialistis dan realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD.

Keempat, sasaran strategis kedua yaitu kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan. Ini diukur melalui tiga parameter, yakni ketepatan waktu penyampaian rencana kebutuhan BMD, laporan BMD dan laporan pengawasan, serta pengendalian BMD.

Kelima, sasaran strategis ketiga yakni pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif dengan dua parameter, yaitu persentase tindak lanjut temuan BPK terkait pengelolaan BMD dan tindak lanjut pengelolaan BMD.

Keenam, sasaran strategis keempat yaitu administrasi BMD yang andal diukur dengan satu parameter melalui persentase BMD yang dilengkapi dokumen kepemilikan. Hal ini penting untuk mendorong Pemda agar segera melakukan sertifikasi tanah.

Ketujuh, metode penilaian yang digunakan rencananya dapat dilakukan secara mandiri atau self assessment.

Foto : PPID Sultra