Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendapat apresiasi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae atas capaian realisasi Kemendes pada anggaran tahun 2023. Dalam realisasinya anggaran tahun 2023 Kemendes sebesar Rp3,115 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp3,174 triliun atau 98,13 persen.
Namun, Ridwan Bae mengatakan, terhadap program kegiatan yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program atau kegiatan 2023 sehingga tidak terulang kembali pada tahun berikutnya.
“Selanjutnya terkait dengan kebijakan automatic adjustment 2024, Komisi V DPR RI meminta untuk memastikan agar tidak mempengaruhi pencapaian output program prioritas tahun anggaran 2024 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI,” ujar dia saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2023 dan Program Kerja 2024 di Gedung DPR RI, Jakarta pada Rabu (13/3).
Tak hanya itu, Komisi V DPR RI juga memberikan apresiasi kepada Kemendes atas capaian opini WTP pada hasil pemeriksaan BPK RI 2023.
Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kemendes PDTT untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI dan mengambil langkah langkah preventif agar temuan-temuan tersebut tidak terulang kembali.
Lebih lanjut, Ridwan Bae juga meminta Kemendes untuk mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan desa wisata dalam rangka pertumbuhan dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat desa.
Sementara itu,Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan, realisasi ini lebih tinggi 1,67 persen dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar 96,46 persen. Dia berharap, tahun ini semakin meningkat realisasinya.
Untuk tahun 2024 ini, Abdul Halim menegaskan bahwa Kemendes PDTT mendapat pagu alokasi anggaran sebesar Rp2,765 triliun. Angka tersebut terkena automatic adjustment berdasarkan surat menteri keuangan dengan hal automatic adjustment belanja K/L 2024 sebesar Rp199 miliar.
“Kebijakan ini dilanjutkan sesuai dengan arahan Presiden pada penyerahan DIPA 2024 serta mempertimbangkan kondisi geopolitik global. Automatic adjustment ini tidak mengambil anggaran langsung untuk program pelayanan masyarakat. Program-program terkait aspirasi dan pelayanan langsung masyarakat masih tetap dijalankan,” papar Profesor Kehormatan UNESA ini.
Foto: Kemendes PDTT
