Jakarta, GPriority.co.id – Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan sepeda motor listrik MBG kepada para guru honorer mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan solusi terbaik untuk memanfaatkan aset negara yang terlanjur dibeli agar tidak menjadi barang mubazir dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun, Yahya menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak sepakat dengan pengadaan kendaraan listrik tersebut. Ia menilai motor yang semula diperuntukkan bagi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau sekarang dialihkan untuk guru honorer, saya kira itu pilihan yang lebih baik daripada dibiarkan tidak terpakai. Aset negara harus dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Yahya dikutip dari laporan ANTARA, Selasa (23/6).
Menurutnya, para pengelola dapur program makan bergizi gratis tidak membutuhkan mobilitas tinggi dalam menjalankan tugas sehari-hari. Karena itu, pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar dinilai kurang tepat sasaran.
Selain menyoroti aspek kebutuhan, Yahya juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI tidak pernah menerima laporan terkait proyek pengadaan motor listrik tersebut. Kondisi itu membuat fungsi pengawasan yang menjadi tugas DPR tidak dapat berjalan secara optimal.
“Kami di Komisi IX sama sekali tidak pernah menerima laporan mengenai pengadaan ini. Padahal, pengawasan anggaran merupakan bagian penting agar penggunaan uang negara tetap akuntabel,” tegasnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proses perencanaan dan pengawasan proyek yang melibatkan anggaran negara. Yahya menilai keterbukaan informasi menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah munculnya persoalan di kemudian hari.
Lebih lanjut, legislator Partai Golkar itu juga mengkritisi proses pengadaan yang dinilainya menyisakan sejumlah persoalan serius. Salah satunya terkait perusahaan penyedia kendaraan yang disebut tidak memiliki jaringan dealer maupun layanan purna jual yang memadai.
Menurut Yahya, ketersediaan layanan servis dan suku cadang merupakan faktor penting dalam pengadaan kendaraan operasional pemerintah. Tanpa dukungan infrastruktur yang jelas, kendaraan berpotensi sulit digunakan dalam jangka panjang.
Soroti Dugaan Mark-Up
Tak hanya itu, ia turut menyoroti adanya indikasi penggelembungan harga atau mark-up dalam proyek tersebut. Yahya menyebut dugaan tersebut harus ditelusuri secara serius agar tidak menimbulkan kerugian negara.
“Ada indikasi harga yang tidak wajar. Ini tentu perlu ditelusuri lebih lanjut karena pengadaan barang dan jasa pemerintah harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” katanya.
Meski demikian, Yahya tetap mendukung langkah BGN untuk mengalihkan sepeda motor listrik tersebut kepada guru honorer di berbagai daerah.
Ia berharap kebijakan itu dapat memberikan manfaat nyata bagi tenaga pendidik yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas dan kesejahteraan.
