Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, turut mengevaluasi perjalanan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Edy menilai pelaksanaan MBG perlu diawasi lebih ketat agar tujuan utamanya tidak terhambat.
“MBG adalah program ambisius yang patut diapresiasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya aman dan efektif. Banyak pelajaran dari tahun pertama yang harus dibenahi,” ujar Edy kepada wartawan, Minggu (19/10).
Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang dirilis pada 13 Oktober 2025, tercatat 11.566 anak mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari penyelenggara MBG. Sebagian besar korban mengalami gejala mual, muntah, dan diare.
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, kasus ini menunjukkan masih lemahnya sistem keamanan pangan di lapangan dan belum tuntasnya regulasi tata kelola program.
“Pemerintah memang menyebut rancangan Peraturan Presiden tentang MBG sedang dalam proses harmonisasi. Tapi program ini sudah berjalan hampir setahun tanpa payung hukum yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan cenderung semrawut,” kata Edy.
Hingga Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat terdapat 11.567 Satuan Pelaksana Pangan Bergizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh Indonesia.
Untuk memperkuat tata kelola, pemerintah mulai mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), merevisi petunjuk teknis (juknis) dan SOP, serta memberikan sanksi pemberhentian kepada kepala SPPG yang lalai. Pemerintah juga memperketat verifikasi penyelenggara dan melaksanakan audit keamanan pangan dan keuangan bersama BPKP.
Selain itu, dilakukan pula pelatihan penjamah makanan, kewajiban ketersediaan rapid test kit untuk uji cepat bahan pangan, serta akreditasi terhadap setiap SPPG sebelum beroperasi.
“Langkah-langkah ini patut diapresiasi sebagai respons cepat, tetapi seharusnya menjadi sistem permanen, bukan tindakan reaktif. Keamanan pangan harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar prosedur administratif,” tegas Edy.
Di sisi ekonomi, Edy menilai MBG mulai menggerakkan UMKM pangan, petani, dan nelayan lokal, namun pemerataan manfaatnya masih perlu ditingkatkan.
“Pembentukan SPPG di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) masih belum merata. Artinya, manfaat ekonomi MBG belum dirasakan secara setara. Kita perlu evaluasi lebih lanjut agar tidak terjadi ketimpangan,” ujarnya.
Edy juga menyoroti kaitan antara MBG dan penurunan angka stunting. Menurutnya, dampak program terhadap perbaikan gizi anak masih perlu diuji karena baru berjalan satu tahun.
“Menurunkan stunting tidak bisa diukur dalam satu tahun. Intervensi gizi harus dilakukan sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak usia dua tahun. MBG hanya salah satu bagian dari rantai panjang itu,” ucapnya.
Edy menegaskan, keberhasilan program MBG tidak cukup diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, tetapi dari hasil nyata di lapangan.
“Keberhasilan MBG tidak bisa diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tapi dari perubahan nyata, yakni gizi anak membaik, kasus keracunan menurun, ekonomi lokal bergerak, dan sistem pengawasan bekerja,” pungkasnya.
