Jakarta,Gpriority-Menindaklanjuti hasil persidangan ke-43 joint Indonesia-Malaysia Boundary Commite on Demercation and survey of International Boundary Betwen Malaysia and Indonesia pada akhir 2019 lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar sosialisasi hasil Outstanding Boundary Problem (OBP) Sektor Timur di Provinsi Kalimantan Utara.
Acara sendiri dibuka oleh Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Eko Subowo . Dijelaskan oleh Eko bahwa pada tahun lalu Indonesia sudah berhasil mencapai kesepakatan dengan malaysia dengan ditandatangi MOU terkait batas wilayah.
“Dengan Malaysia sampai sekarang tinggal 7 dari 9 mengenai wilayah perbatasan. Dalam perundingan yang lalu kedua negara sudah sepakat menyelesaikan permasahan ini salah satunya di Sebatik. Dan sebatik sudah selesai,” ujar Eko.
Eko juga mengatakan bahwa untuk batas yang telah disepakati akan ditindaklanjuti seperti identifikasi, dan juga pembetulan sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan.
Eko juga memohon kepada Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Nunukan untuk membantu kondisi sosial ekonomi masyarakat baik yang sudah selesai maupun yang akan diselesaikan.
“Di dalam rapat kita sampai pada kesimpulan bahwa semakin cepat akan semakin baik. Kita tahu bahwa Malaysia sudah punya jalan pararel perbatasan. Kita mulai 2013 mulai membangun jalan pararel dan hasilnya sudah mulai keliatan.Oleh sebab itu ini kita dipercepat. Pak Mendagri sudah menyusun rencana induk dan aksi kawasan pembangunan perbatasan sesuai dengan RPJMN dan akan dibahas di dalam sidang kabinet. Dan akan dikordinasi oleh BNPP dan dieksekusi oleh kementerian/lembaga,” tambah Eko.
Eko juga mengatakan bahwa setelah masalah perbatasan selesai, sekarang bagaimana mengembangkan perbatasan sehingga masyarakat di sana bisa semakin maju.
“Kita jangan puas dan sudah senang dan bangga melihat gambar dan garis meluas.tetapi inti bagaimana kita memanfaatkan dan mengelola wilayah yang diklaim sebagai wilayah kita,” tandas Eko.
Untuk membuat agar pembangunan berhasil yang dibuat adalah jalan dan listrik,puskesmas dan sekolah.
” Inilah rencana pemerintah untuk menyelesaikan garis dan membangun agar masyarakat di perbatasan sejahtera. Saya minta kepada camat agar menerangkan kepada masyarakat apa yang sudah dibicarakan dalam rapat kemarin.Tujuan menyampaikan informasi hasil persidangan,menyampaikan informasi dampak dari penyelesaian akan membuat masyarakat di perbatasan menjadi lebih tenang lagi,” tutup Eko. (Hs.Foto:Hs)
