Jakarta, GPriority.co.id – Wakil Ketua II DPRD Morowali, Sultanah Hadie, ST, menyoroti meningkatnya berbagai persoalan sosial yang terjadi di kawasan pertambangan Morowali, khususnya terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurutnya, perkembangan pesat industri pertambangan di daerah tersebut tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga memunculkan tantangan sosial yang semakin memprihatinkan.
Hal itu disampaikan Sultanah Hadie saat diwawancarai di sela kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD Morowali yang berlangsung di Yuan Garden Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).
Sultanah menjelaskan, pada hari kedua Bimtek, peserta mendapatkan materi mengenai fungsi utama DPRD, mulai dari penganggaran, pengawasan hingga pembentukan peraturan daerah.
Selain itu, para peserta juga diberikan ruang diskusi untuk membahas berbagai persoalan yang berkembang di daerah masing-masing.
“Materi yang diberikan sangat bermanfaat karena kami kembali memahami fungsi DPRD, baik dalam penganggaran, pengawasan maupun pembentukan regulasi. Kami juga berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang sedang terjadi di daerah,” ujarnya.
Menurutnya, Morowali yang saat ini tumbuh pesat sebagai pusat industri pertambangan nasional menghadapi dampak sosial yang tidak bisa diabaikan. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Bahodopi yang merupakan kawasan lingkar tambang.
Ia mengungkapkan bahwa kasus pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hingga penelantaran anak menjadi persoalan yang semakin sering muncul di tengah masyarakat.
“Perkembangan daerah memang membawa kemajuan ekonomi, tetapi juga menimbulkan gejolak sosial. Yang paling memprihatinkan adalah meningkatnya kasus pelecehan seksual, KDRT, hingga penelantaran anak yang terjadi di kawasan pertambangan,” katanya.
Sultanah menyambut positif hadirnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang menangani perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Morowali.
Ia berharap lembaga tersebut mampu menjadi wadah bagi perempuan yang membutuhkan perlindungan, pendampingan, serta solusi atas berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Menurutnya, keberadaan dinas tersebut menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak di daerah.
Selain itu, Sultanah juga meminta aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap berbagai kasus kekerasan yang terjadi. Ia menilai penanganan yang serius diperlukan agar memberikan efek jera sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Lebih jauh, politisi perempuan tersebut mengaku akan mendorong lahirnya regulasi daerah yang secara khusus mengatur perlindungan perempuan dan anak di Morowali.
“Saya ingin membuka wacana pembentukan perda yang secara khusus melindungi hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Morowali. Ini penting agar mereka mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat,” tegasnya.
