Aceh, GPriority.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin apel pelepasan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Senin (5/1).
Apel pelepasan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Safrizal ZA, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah SE, Danrem 011/Lilawangsa Brigjen TNI Ali Imran, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian UMKM.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, ribuan praja IPDN telah berada di Aceh Tamiang sejak Minggu (4/1).
Keberangkatan dilakukan dalam tiga kloter dengan total sebanyak 1.132 personel.Dari jumlah tersebut, sebanyak 863 orang merupakan praja IPDN, sementara sisanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Dalam Negeri. Mereka akan bertugas selama satu bulan, terhitung mulai 3 Januari hingga 3 Februari 2026.
Tito mengungkapkan, berdasarkan peninjauan langsung di lapangan, kondisi pemerintahan di Aceh Tamiang belum sepenuhnya pulih. Sejumlah kantor pemerintahan, termasuk kantor bupati dan perangkat daerah, masih dipenuhi lumpur sehingga aktivitas pemerintahan belum berjalan optimal.
Menurutnya, pemulihan pemerintahan merupakan indikator utama kebangkitan daerah pascabencana. Pemerintahan yang kembali berfungsi akan memperkuat koordinasi, pengambilan keputusan, serta pelayanan publik.
Selain itu, indikator penting lainnya adalah pulihnya aktivitas ekonomi, seperti beroperasinya pertokoan dan pasar.
“Kantor pemerintahan adalah jantung indikator pulihnya suatu keadaan. Karena di situ ada perintah, otoritas, dan pusat sumber daya,” kata Tito saat memberikan arahan dalam apel pelepasan praja IPDN di Perempatan Kantor PUPR Kabupaten Aceh Tamiang.
Oleh karena itu, para praja IPDN akan difokuskan untuk membersihkan dan mengaktifkan kembali kantor-kantor pemerintahan agar roda pemerintahan dapat berjalan normal.
Setelah itu, mereka akan diarahkan membantu pembersihan fasilitas lain, seperti pertokoan dan pelayanan pemerintahan desa.
“Kita fokus ke kantor-kantor dulu untuk menghidupkan pemerintahan. Kepala dinasnya bisa masuk dan bekerja. Karena bagaimana mau bekerja kalau kantornya masih penuh lumpur,” ujarnya.
Mantan Kapolri tersebut juga mengingatkan para praja agar mempersiapkan diri dengan baik, mengingat kondisi lapangan masih dipenuhi lumpur dan debu. Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan serta tidak merepotkan pemerintah daerah setempat.
“Saya titip satu pesan, jangan merepotkan pemerintah lokal. Pemerintah daerah sudah dalam kondisi sulit. Kita datang untuk membantu, bukan menambah beban,” tegasnya.
Selain itu, Tito menyebutkan adanya kemungkinan praja IPDN akan digeser ke daerah lain di Aceh yang juga membutuhkan bantuan penanganan pascabencana.
“Kalau dalam dua minggu ini bisa ditangani dengan baik, bisa digeser ke daerah lain, seperti Aceh Utara atau Aceh Timur,” ujarnya.
Ia pun menutup arahannya dengan menegaskan bahwa tidak semua praja mendapat kesempatan bertugas di Aceh. Hanya praja terpilih yang dipercaya untuk mengabdi di wilayah yang saat ini menjadi sorotan nasional maupun internasional.
