Jakarta, GPriority.co.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memastikan rencana pembangunan proyek kereta api (KA) senilai Rp25 triliun yang akan menghubungkan Malinau, Tana Tidung, Tanjung Selor, hingga kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia di Sei Semanggaris, masih berada dalam jalur perencanaan yang positif.
Proyek strategis tersebut dirancang sebagai jalur logistik hijau dan sepenuhnya didanai oleh investor swasta tanpa menggunakan APBN maupun APBD.
Ditemui di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Senin (22/6), Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Rahman Putrayani, S.S., M.M., mengatakan pihaknya baru saja melakukan koordinasi dengan kementerian tersebut untuk memastikan status perencanaan proyek perkeretaapian tersebut dalam skala nasional.
“Jadi kita memang tadi berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya di Direktorat Perkeretaapian. Kita ingin tahu bagaimana perencanaannya secara nasional dan apakah yang ada di Kalimantan ini masih berlaku perencanaannya,” ujar Rahman kepada GPriority.
Menurutnya, hasil koordinasi tersebut menunjukkan tidak ada kendala dari sisi perencanaan nasional.
“Pada prinsipnya, informasi dari pihak Direktorat Perkeretaapian menyampaikan tidak ada masalah soal perencanaan, semuanya itu masih bisa berjalan,” katanya.
Rahman menjelaskan, tahapan selanjutnya kini berada di tangan investor untuk menyusun studi kelayakan atau feasibility study (FS). Kajian tersebut akan menentukan trase jalur kereta api yang paling sesuai serta menilai kelayakan proyek dari berbagai aspek.
Ketertarikan investor terhadap proyek ini didorong oleh besarnya potensi komoditas unggulan di Kaltara yang membutuhkan sistem transportasi logistik yang lebih efisien. Komoditas seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) dinilai memiliki potensi besar untuk diangkut menggunakan moda kereta api.
“Memang kalau dari sisi peluang yang ada di Kaltara, mereka melihat banyak komoditas yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dan diangkut menggunakan kereta api. Jadi seperti batu bara dan CPO,” jelasnya.
Pada tahap awal, jalur kereta api ini diprioritaskan untuk kebutuhan logistik. Namun ke depan, tidak menutup kemungkinan sistem transportasi tersebut akan dikembangkan dengan konsep hybrid yang juga melayani penumpang.
Untuk mendukung investasi tersebut, pemerintah daerah memastikan akan memberikan kemudahan perizinan sesuai kewenangan yang dimiliki. Rahman menegaskan bahwa peningkatan investasi menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah.
“Tentu pada prinsipnya kita mendorong peningkatan investasi di daerah. Jadi dengan perizinan-perizinan yang ada di daerah tentu kita akan memberikan kemudahan,” ujarnya.
Meski nilai investasi mencapai Rp25 triliun, pemerintah tetap menekankan pentingnya komitmen investor. Bahkan, Pemprov Kaltara telah menyusun timeline pengembangan proyek hingga 2030 sebagai panduan pelaksanaan.
Saat ini, ungkap Rahman, fokus utama pemerintah adalah mendorong investor segera menyelesaikan feasibility study yang mencakup aspek infrastruktur, kondisi geografis, potensi komoditas, hingga proyeksi jumlah penumpang.
“Kita harapkan mereka sekarang segera melakukan feasibility study terhadap perkeretaapian di Kalimantan Utara, baik dari sisi infrastruktur, prasarana, kondisi geografis, komoditas maupun penumpang,” pungkas Rahman.
