Jakarta,GPriority.co.id-Dalam rangka membangun jejaring terkait penguatan informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah terhadap Mahasiswa, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (9/1/2023) melakukan MoU dengan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di Ruang Sidang Utama Lantai 2.
MoU dilakukan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Dr. Slamet Pribadi, SH, MH,.
Dalam sambutannya, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, kurangnya informasi mengenai pemilu menjadi mahasiswa enggan untuk melakukan pencoblosan, terlebih wakil di dalam Pemilu atau Pilkada tidak ada yang mereka kenal.
Atas dasar alasan tersebut, KPU seperti dijelaskan Hasyim Asy’ari menggandeng Universitas di seluruh Indonesia termasuk Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. ” Dengan adanya MoU ini mahasiswa makin paham pentingnya berdemokrasi,” jelas Hasyim.
Tak hanya informasi, dalam MoU ini mencantumkan juga kerjasama kajian terkait pemilu. “KPU menyadari dalam menangani pemilu tidak bisa sendirian harus bekerjasama termasuk dengan kampus. Dengan adanya kajian ini, KPU bisa mengembangkan diri sekaligus sebagai bahan peningkatan kapasitas. Kami berharap ada aspek pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat,” jelas Hasyim.
Hasyim juga menyarankan agar semua mahasiswa termasuk Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. Tujuannya untuk mengetahui beratnya tugas yang diemban oleh KPU sekaligus melakukan penelitian sehingga mampu membangun kerangka teori baru dalam pemilu.
“Saya berharap temen dikampus memanfaatkan situasi ini khsususnya di 2024. Karena menjadi lahan yang luas untuk melahirkan makalah, buku dan seminar. KPU juga akan menghadiri seminar yang diadakan oleh Universitas Bhayangkara mengenai pemilu,” jelas Hasyim.
Terkait syaratnya, mahasiswa yang sudah memilih dan berdomisili di kediamannya masing-masing. “Untuk itu pihak kampus harus secepatnya mendaftarkan nama mahasiswa dan memasukkan ke dalam mata kuliah. Dengan demikian peneliti baru terkait pemilu bisa terlaksana,” jelas Hasyim menutup sambutannya.(Hs.Foto.Hs)
