Jakarta, GPriority.co.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa kerja sama antara berbagai pihak dalam bidang perumahan menjadi faktor kunci dalam mengatasi kekurangan atau backlog perumahan di Indonesia.
Hal ini tercermin dari penurunan backlog kepemilikan rumah dari 12,75 juta unit menjadi 9,9 juta unit menurut data Susenas tahun 2023.
“Dari data Susenas tahun 2023 backlog kepemilikan rumah telah mengalami penurunan dari sebelumnya pada tahun 2020 sebesar 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (15/1).
“Sedangkan persentase dan jumlah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap hunian yang layak juga mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 29,4 juta menjadi 26,9 juta rumah tangga,” sambungnya.
Iwan menyatakan bahwa kolaborasi antara semua pihak terkait perumahan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, perbankan, masyarakat, dan sektor swasta, menjadi kunci utama dalam penanganan backlog.
Dengan demikian, program perumahan di Indonesia dapat memberikan manfaat kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja di sektor informal.
Iwan menambahkan bahwa Kementerian PUPR terus melaksanakan kebijakan dan strategi dalam program perumahan selama periode 2020-2024. Fokusnya adalah meningkatkan penyediaan rumah layak huni, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Strategi yang diterapkan melibatkan langkah-langkah seperti pertama, mengoptimalkan penyediaan rumah yang layak huni melalui kelanjutan Program Sejuta Rumah. Kedua, menciptakan regulasi yang serasi, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kerja sama antar pemangku kepentingan dalam memperkuat Program Sejuta Rumah.
Sedangkan strategi ketiga adalah mempercepat penyediaan rumah yang layak huni melalui penerapan skema penyediaan perumahan yang inovatif.
“Kami juga mendorong inovasi bidang perumahan seperti pembangunan hunian berkelanjutan dan Rumah Inti Tumbuh Tahan Gempa (RITTA) dengan kolaborasi multi stakeholder melalui pendanaan CSR. Dengan demikian, MBR ke depan bisa mengembangkan unit rumah sesuai kebutuhan keluarganya namun struktur rumah yang dibangun sudah tahan gempa,” ungkapnya.
Foto: DIREKTORAT RUK / BAGIAN HUKUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR
