Jakarta, GPriority.co.id – Ombudsman RI menggelar konferensi pers “Catatan Pengawasan Pelayanan Publik Bidang Kemaritiman dan Investasi 2024 dan Proyeksi 2025, Selasa (21/1).
Dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI, Dr. Hery Susanto, S.Pi., M.Si., konferensi ini juga membahas mengenai 3 isu strategis yang akan difokuskan oleh Ombudsman bidang Maritim dan Investasi, pada tahun 2025.
Isu pertama yang akan difokuskan Ombudsman RI yaitu terkait pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin.
“Kami akan melakukan kajian mendalam tentang pemanfaatan ruang laut. Bukan hanya terjadi di Bekasi, Banten, dan Jakarta, tapi juga dari sabang sampai Merauke,” ujar Hery di Ruang Antonius Sujata, Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan.
Hery menambahkan jika di Banten dan Bekasi biasanya terkait urusan bisnis dan kegiatan reklamasi yang berproyeksi terhadap unian.
Nyatanya hal tersebut juga terjadi di daerah lain di Indonesia seperti di Kepulauan Riau, Balikpapan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, bahkan Papua.
Hal tersebut menurut Hery karena belum terjalinnya koordinasi dan kolaborasi dari antar kementerian.
Wilayah Perairan Indonesia Harus Lebih Diperhatikan
Lebih lanjut Hery berharap, di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, persoalan penggerusan wilayah-wilayah perairan di Indonesia dapat lebih diperhatikan.
Isu selanjutnya Hery mengungkapkan, terkait dengan kajian yang terfokus pada tata kelola kebijakan pariwisata secara berkelanjutan di Indonesia.
“Kita punya banyak potensi wisata, tapi banyak yang belum berkembang,” tutur Hery.
Isu terakhir, Ombudsman RI akan berfokus pada kebijakan budidaya dan ekspor benih bening lobster (BBL).
Disamping itu, di tahun 2025 ini Ombudsman RI bidang maritim dan investasi juga akan mengkaji dan melakukan pencegahan maladministrasi, terkait beberapa isu penting dan berdampak luas bagi masyarakat Indonesia.
Foto : GPriority/Nindya Farhah Azzahrah
