Jakarta, GPriority.co.id – Usai mendirikan Danantara, kini Presiden Prabowo menyebut kekayaan Danantara akan segera menembus angka Rp 16,8 kuadriliun.
Prabowo menyebut, aset yang dikelola Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) diperkirakan akan mencapai USD 1 triliun atau sekitar Rp 16.800 triliun. Pernyataan ini disampaikan usai memberikan arahan dalam Town Hall Danantara di Jakarta International Convention Center (JICC), Senin (28/4) lalu.
CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan jika kekayaan tersebut berasal dari pengelolaan aset 844 perusahaan BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit usaha BUMN, senilai 982 miliar dollar AS.
Selain aset BUMN, nilai tersebut akan ditambah juga dengan aset negara yang sebelumnya dikelola Kementerian Sekretariat Negara, seperti kompleks Gelora Bung Karno (GBK) yang nilainya 8 tahun lalu diperkirakan mencapai 25 miliar dollar AS.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan jika kekayaan Danantara merupakan milik bangsa Indonesia dan harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan manfaat besar bagi negara. Ia pun optimistis mengatakan bahwa pengelolaan aset yang tepat akan membuka peluang pendanaan besar bagi kepentingan nasional.
Banyak Tegur Perusahaan BUMN
Di samping itu, pada agenda rapat Danantara tersebut, dilakukan oleh Prabowo secara tertutup. Ia mengatakan, keputusan ini diambil karena dalam sambutannya ia banyak menegur para direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga merasa tak nyaman jika teguran tersebut disampaikan di hadapan media dan publik.
Sebagai informasi, awalnya acara ini dibuka bagi umum dan disiarkan langsung melalui kanal Sekretariat Presiden. Namun akhirnya media diminta keluar ruangan saat Prabowo mulai berbicara.
Agenda Town Hall ini merupakan pertemuan perdana seluruh direksi BUMN setelah resmi bergabung ke dalam Danantara Indonesia, seperti disampaikan oleh Rosan Roeslani.
Sejak 21 Maret 2025 lalu, sebanyak 844 BUMN telah menjadi bagian dari Danantara Indonesia, dan agenda tersebut merupakan momentum bagi Prabowo untuk memberi arahan langsung kepada para pimpinan BUMN tersebut.
Editor: Novita Intan
Foto : Dok. Setpres
