Jakarta, GPriority.co.id – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kini siap membuat kebijakan baru untuk memasukkan siswa gemulai di Jawa Barat ke barak militer.
Sebelumnya, Dedi mengatakan akan menerapkan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Kebijakan ini sontak ramai di media sosial, dan setelahnya muncul usulan agar siswa laki-laki yang berperilaku gemulai juga ikut dikirim untuk dibina agar lebih tegas.
Menanggapi hal tersebut, Dedi menyatakan pihaknya akan memfokuskan dulu pada siswa yang perilakunya meresahkan, terutama yang sudah mengarah pada tindakan kriminal dan tak lagi bisa ditangani oleh orang tuanya sendiri.
“Memang ada tuh komentar di media sosial, pak gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa aja, yang penting fokus ini dulu deh (barak militer untuk siswa bermasalah). Karena kriminalnya sudah sampai pembunuhan loh,” ujar Dedi.
Dedi turut menjamin hak-hak siswa akan tetap terpenuhi selama masa pembinaan, mulai dari asupan gizi hingga pendidikan yang diberikan. Ia pun menyebut jika banyak pelajar justru merasa lebih nyaman berada di barak karena semua kebutuhannya tercukupi.
Hingga saat ini, pembiayaan program ditanggung oleh dana operasional gubernur dan bupati setempat, namun Dedi berencana mengusulkan anggaran khusus dalam perubahan APBD Jawa Barat ke depannya.
Stop Salurkan Dana Hibah ke Yayasan dan Pesantren
Dalam kebijakan lainnya, Dedi juga menegaskan untuk memberhentikan pemberian dana hibah bagi yayasan dan pesantren.
Meski saat ini penyaluran dana diberhentikan secara sementara, namun Dedi menegaskan jika hal ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan dalam proses distribusi. Ia menemukan masih banyak kasus dana hibah yang dipotong secara tidak wajar dan hanya mengalir ke yayasan yang memiliki akses politik atau kedekatan dengan pejabat.
Selain itu, Dedi juga menemukan praktik pembentukan yayasan fiktif demi mengeruk dana miliaran rupiah dari Pemprov. Dedi menyoroti kasus ini sebagai hal yang memprihatinkan, lantaran para ustadz dan kyai yang tidak memiliki akses politik, sering kali tidak mendapatkan bantuan yang layak.
Dedi turut menegaskan jika langkah pemberhentian distribusi dana ini bukanlah sebagai bentuk anti-agama, melainkan sebuah upaya untuk memperbaiki sistem agar lebih adil dan transparan.
Foto : Ilustrasi/Dok. YouTube Edward Avila
