Jakarta, GPriority.co.id – Mahkamah Konstitusi Thailand resmi menskors Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra, usai terlibat skandal telepon dengan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen.
Kasus ini dilaporkan oleh 36 senator, yang mengklaim jika Paetongtarn telah melanggar aturan konstitusional dan dianggap bersikap tidak jujur. Selain itu, PM Thailand itu juga dianggap melanggar batasan etika seperti dikutip dari laporan AFP.
Kontroversi hadir usai rekaman telepon antara PM Thailand dengan mantan pemimpin Kamboja bocor. Para kritikus menuduh jika Paetongtarn lebih mengutamakan kepentingan Kamboja di atas kepentingan Thailand.
Hun Sen diketahui telah memimpin Kamboja selama hampir 40 tahun. Ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan keluarga dari Paetongtarn Shinawarta. Kendati demikian, hubungan mereka belakangan dilaporkan sedang ‘mendingin’.
Diketahui jika pembicaraan Paetongtarn dengan Hun Sen berlangsung pada 15 Juni lalu. Dilansir dari media setempat, Paetongtarn memicu kemarahan publik usai menyinggung militer Thailand.
Dalam percakapan tersebut, Paetongtarn meminta agar Hun Sen menyelesaikan kasus sengketa wilayah perbatasan Thailand dan Kamboja. Wanita itu juga meminta Hun Sen yang dipanggilnya dengan sebutan ‘Paman’, untuk tidak mendengarkan pihak-pihak lainnya di Thailand. Bahkan Paetongtarn menyebut jenderal militer hanya ingin cari muka di hadapan publik.
Melalui pernyataan resminya, pengadilan Thailand melaporkan jika kini sembilan hakim telah setuju untuk menangani kasus skandal ini. Dimana, tujuh diantaranya memilih untuk menskors Paetongtarn selama penyelidikan berlangsung.
Kini, Paetongtarn punya waktu 15 hari untuk menanggapi tuduhan tersebut, dengan memberikan bukti pembelaannya.
Foto : Dok. NPR
