Jakarta, GPriority.co.id – Demonstrasi di Nepal berubah menjadi kerusuhan besar yang meluas ke seluruh negeri sejak Kamis pekan lalu. Insiden ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pemicunya. Apa yang sebenarnya terjadi, dan bagaimana kronologi peristiwa tersebut?
Menurut kantor berita AFP, Rabu (10/9), demonstrasi di Nepal bermula setelah pemerintah memblokir puluhan situs media sosial yang tidak memenuhi tenggat waktu pendaftaran. Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi meminta otoritas telekomunikasi untuk menonaktifkan 26 platform tidak terdaftar yang beroperasi di negara tersebut, termasuk LinkedIn, X, YouTube, dan Facebook milik Meta.
Juru bicara kementerian, Gajendra Kumar Thakur, menyatakan,
“Platform media sosial yang tidak terdaftar akan dinonaktifkan mulai hari ini dan seterusnya.”
Ia menambahkan bahwa platform tersebut akan dibuka kembali segera setelah mereka mendaftarkan diri.
Hanya lima platform, termasuk Viber dan TikTok, yang telah terdaftar secara resmi, sementara dua lainnya sedang dalam proses. Keputusan ini berdampak pada jutaan pengguna Nepal yang mengandalkan platform seperti Facebook, Instagram, dan X untuk hiburan, berita, dan bisnis.
Kebijakan ini memicu reaksi keras. Presiden Digital Rights Nepal, Bholanath Dhungana, menyebut penutupan mendadak itu sebagai pendekatan “mengendalikan” yang secara langsung melanggar hak-hak dasar publik. Menurutnya, meregulasi media sosial tidak salah, tetapi seharusnya ada landasan hukum yang jelas.
Bentrokan berdarah antara masyarakat dan kepolisian Nepal pun tak terhindarkan, yang menyebabkan 19 orang tewas dalam insiden tersebut. Akibat kerusuhan yang memburuk, Perdana Menteri Nepal, Sharma Oli, mengundurkan diri. Disusul oleh Presiden Ram Chandra Paudel yang juga mundur beberapa jam setelahnya.
Aksi demonstrasi juga diikuti dengan pembakaran gedung DPR Nepal dan insiden penelanjangan Menteri Keuangan Bishnu Paudel di depan umum sebelum ia digiring ke sungai.
Pewarta: Rizqi Juned
Editor: Dimas A Putra
