Jakarta, GPriority.co.id – Presiden, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kasus keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah merupakan persoalan serius yang harus ditangani dengan cepat dan tepat.
“Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” ujar Presiden Prabowo saat memberikan keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9).
Prabowo menegaskan bahwa dirinya terus memantau perkembangan kasus tersebut. Ia menyampaikan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, bersama sejumlah pejabat terkait guna membahas langkah-langkah penanganan lanjutan.
Prabowo mengakui bahwa program MBG yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu masih mengalami berbagai kendala teknis di lapangan.
Meski demikian, ia optimistis bahwa perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh agar program tetap berjalan sesuai tujuan.
“Jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan jutaan pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi,” tegas Prabowo dikutip Antara.
Sebelumnya, dalam beberapa pekan terakhir, terjadi peningkatan kasus keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG di beberapa wilayah, yang menyebabkan banyak siswa harus mendapat penanganan medis.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan surat pemberitahuan resmi kepada seluruh dapur mitra yang pernah terlibat dalam kasus keracunan.
“Hari ini sudah kami keluarkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya bermasalah. Proses verifikasi kini jauh lebih ketat,” ungkap Nanik di Jakarta, Jumat (26/9).
Sebagai bagian dari pengawasan, BGN akan mengerahkan tim inspeksi gabungan yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, serta aparat kepolisian. Tim ini akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur mitra untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan dalam petunjuk teknis (juknis).
“Jika kami menemukan dapur yang tidak memenuhi juknis, operasionalnya akan langsung dihentikan. Tidak ada toleransi dalam hal ini,” tegas Nanik.
