Banyuwangi Jadi Lokasi Uji Coba Digitalisasi Bansos Nasional

Rapat koordinasi dan uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Kamis (2/10). Foto: dok. Kementerian PANRB Rapat koordinasi dan uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Kamis (2/10). Foto: dok. Kementerian PANRB

Jakarta, GPriority.co.id – Kabupaten Banyuwangi menjadi lokasi penerapan bantuan sosial (bansos) digital secara nasional. Dipilihnya Banyuwangi karena dinilai paling siap dalam penerapan transformasi digital pemerintah serta memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan program.

“Transformasi penyaluran perlindungan sosial bukan sekadar urusan teknis, melainkan amanah konstitusi dan tanggung jawab moral tentang masa depan jutaan keluarga Indonesia. Tekad kita jelas yakni setiap rupiah bantuan harus tepat sasaran,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto menghadiri rapat koordinasi sekaligus meninjau uji coba digitalisasi bansos di Kabupaten Banyuwangi, Kamis (2/10).

Ia menegaskan, keberlanjutan program uji coba ini membutuhkan dukungan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mengikat komitmen lintas kementerian, lembaga, dan daerah.

Menurutnya, dengan adanya Inpres, seluruh instansi diharapkan bergerak dalam satu visi menghadirkan perlindungan sosial yang akurat, adil, dan transparan.

“Tujuan usulan Inpres ini sangat tegas, yaitu memastikan transformasi ketepatan sasaran penyaluran perlindungan sosial berjalan dengan arah yang jelas, aktor yang lengkap, dan instruksi yang terukur. Ada 23 pemangku kepentingan yang terlibat, baik pusat maupun daerah, yang akan menerima instruksi khusus sesuai mandatnya,” jelasnya.

Disamping itu, program ini juga disiapkan untuk direplikasi ke wilayah lain hingga diadopsi secara nasional. Roadmap pelaksanaan bahkan telah disusun sampai tahun 2029.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, masyarakat yang berhak mendapatkan bansos dapat mendaftar melalui aplikasi digital yang tersedia. Bagi warga yang tidak memiliki smartphone, pemerintah menyiapkan lebih dari 2.000 pendamping untuk membantu proses pendaftaran.

“Kita ingin bansos ke depan lebih tepat sasaran, diterima oleh mereka yang berhak melalui platform digital yang dibangun Dewan Ekonomi Nasional. Untuk pertama kalinya di Indonesia, bansos benar-benar dipastikan sampai kepada penerima yang berhak,” ucap Saifullah.