Anggaran Pendidikan Dijarah MBG, JPPI: Tahun Depan Lebih Parah!

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji (kiri), dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/12)/Foto : Dok. GP Nindya Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji (kiri), dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (30/12)/Foto : Dok. GP Nindya

Jakarta, GPriority.co.id – Di akhir tahun 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), mengadakan konferensi pers bertajuk, ‘Catatan Akhir Tahun Rapor Pendidikan 2025’ yang salah satunya menyoroti anggaran pendidikan saat ini.

Menurut Ubaid Matraji, Koordinator Nasional JPPI, saat ini anggaran pendidikan telah dijarah oleh program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Sehingga menurutnya, saat ini situasi pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja.

“Anggaran pendidikan saat ini sedang dijarah oleh MBG. Bahkan tahun depan lebih parah lagi, hampir separuh (anggaran) dimakan oleh MBG,” ujarnya pada Selasa (30/12) di Jakarta.

Sementara dari sisi capaian pembelajaran, menurutnya saat ini juga masih buruk. Begitupun dengan karakter siswa.

“Survei penilaian integritas sektor pendidikan, dilihat dari angka 1 sampai 5, kita nggak pernah pindah dari angka 2. Skor antara 62 sampai 72. Jadi mulai pertama kali diadakan survei penilaian integritas sektor pendidikan dari tahun 2022 sampai 2024, kita nggagk pernah naik, selalu berada di posisi 2. Jadi pendidikan karakter sejak 10 tahun lalu yang kita kenal dengan revolusi mental, ternyata cuma mental saja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ubaid turut menyoroti kesejahteraan guru saat ini. Ia membandingkan gaji guru yang sangat minim dengan gaji sopir MBG.

“Guru yang diperlakukan secara diskriminatif misalnya atau yang kesejahteraannya minim. Itu dia mengajar juga akan bermasalah. Bisa dibayangkan, sopir MBG gajinya bisa 3 juta, 4 juta. Padahal S1 juga enggak, hanya modal SIM. Sementara jadi guru minimal harus S1, gajinya masih Rp300 ribu, 400 ribu, itulah kesenjangan yang terjadi,” tuturnya.

Akibatnya, hingga saat ini pun semakin sedikit yang memilih menjadi guru. Menurut Ubaid, masalah kesejahteraan guru menjadi salah satu akar dari permasalahan pendidikan yang semakin menggunung saat ini.

“Kalau guru nggak sejahtera, digaji Rp200-300 ribu, siapa yang tertarik jadi guru gitu? Artinya anak-anak terbaik bangsa nggak mungkin (mau) jadi guru kalau melihat karir, nasib, dan kesejahteraannya. Jadi sebenarnya masalahnya sangat kompleks. Kalau menyalahkan anak, menyalahkan guru, tentu itu mencari kambing hitam semata. Karena memang situasi (pendidikan) saat ini sudah tidak baik-baik saja,” tegas Ubaid.