JPPI Nilai Pendidikan Karakter di Sekolah Semakin Berantakan

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai pendidikan karakter di sekolah semakin berantakan, bahkan belum ada perubahan positif yang terjadi/Foto : Dok. GP Nindya Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai pendidikan karakter di sekolah semakin berantakan, bahkan belum ada perubahan positif yang terjadi/Foto : Dok. GP Nindya

Jakarta, GPriority.co.id – Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyoroti pendidikan karakter di sekolah hingga saat ini. Alih-alih membawa perubahan positif, JPPI justru menemukan banyak praktek ketidakjujuran yang terjadi di dunia pendidikan tanah air.

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai, saat ini pendidikan karakter di sekolah justru semakin berantakan. Kasus ketidakjujuran hingga gratifikasi masih banyak ditemukan.

“Sekolah yang mestinya mengajarkan kejujuran, malah banyak mempercontohkan ketidakjujuran. Ini temuannya, praktek mencontek itu terjadi di 78 sekolah dan 98 kampus. Hampir semuanya, ya. Masih parah soal gratifikasi, informalisasi, ketidakjujuran, itu yang masih terjadi,” ungkap Ubaid dalam konferensi pers pada Selasa (30/12).

Hal senada juga ditemukan pada level kepemimpinannya. Dimana, 43 persen pimpinan sekolah dan 68 perse pimpinan kampus ditemukan melakukan pola permufakatan jahat.

“Jadi kalau milih vendor-vendor, mau pengadaan barang dan jasa, maupun proyek-proyek lain, itu selalu berdasarkan relasi tiba-tiba. Dari sisi pembelajaran buruk, dari sisi karakter buruk. Sehingga berdampak ke lingkungan sekolah,” ujar Ubaid.

Ia melanjutkan, hasil pantauan dari 2020 sampai 2025 ditemukan bahwa kasus kekerasan akibat karakter dan lingkungan sekolah yang buruk melonjak lebih dari 600 persen dalam 6 tahun terakhir.

“Saya pikir upaya Kementerian Pendidikan di tahun 2023 dengan menerbitkan peraturan pencegahan dan penanggungan kekerasan, itu saya berharap bisa turun. Tapi ternyata 2023 ke 2024 lebih dari 100 persen naik. Kemudian 2025 tambah naik lagi. Ini menunjukkan bahwa satgas-satgas yang dibentuk di provinsi kabupaten itu bisa dikatakan belum berjalan, belum berperan, belum berfungsi, karena angkanya naik terus,” tutur Ubaid.

JPPI menemukan 57 persen kasus kekerasan terjadi di sekolah, sementara di pesantren sebanyak 14 persen, dan di madrasah sebanyak 13 persen. Salah satu penyebab budaya kekerasan yang mengakar di sekolah menurut Ubaid ialah karena dibungkus atas nama pendisiplinan.

Ubaid melanjutkan, jenis kekerasan yang paling banyak terjadi di dunia pendidikan didominasi oleh kekerasan seksual (57 persen), perundungan (22 persen), kekerasan fisik (18 persen), dan kekerasan lainnya (1,5 persen).

“Kenapa kekerasan seksual korbannya banyak perempuan? ya karena dalalm konteks kekerasan seksual, kelompok yang paling rentan dan tidak berdaya adalah perempuan. Karena itu, 70 persen korban kekerasan seksual adalah perempuan, sementara korban perundungan 60 persen laki-laki. Karena laki-laki sering diidentikan dengan perkasa, maskulin. Sehingga laki-laki dianggap tidak boleh nangis. Dan kalau ada yang hatinya strawberry gitu kan, langsung dikatakan enggak laki, sehingga dibully oleh kawan-kawannya,” tutup Ubaid.