Jakarta, GPriority.co.id – Isu pencemaran udara menjadi semakin memperihatinkan di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Kendati demikian, anggaran yang direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (LH) untuk mengatasinya dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) 2026 nanti masih terbilang sedikit.
Hal itu sontak mendapat sorotan dari Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidariyas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau.
Dia mempertanyakan bagaimana prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menghadapi permasalahan yang sudah menjadi salah satu momok bagi pikiran dan kesehatan warga di ibukota.
“Kami mempertanyakan kenapa anggaran yang direncanakan untuk memgatasi pencemaran udara ini sangat sedikit jumlahnya. Padahal, polusi yang kita lihat setiap hari di langit-langit Jakarta sudah menjadi masalah yang besar,” kata Bun Joi dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).
Diketahui, dalam KUA-PPAS RAPBD 2026, Dinas LH berencana mengalokasikan sekitar Rp98 miliar dari jumlah keseluruhan anggarannya yang sebesar Rp3.42 triliun, atau hanya 2.89 persen untuk keperluan pengendalian pencemaran udara.
Bun Joi menilai alokasi anggaran yang cukup minim ini penting untuk disoroti. Sebab, hal tersebut menyangkut kesehatan masyarakat.
“Tidak lebih dari 3 persen anggaran Dinas LH itu dialokasikan untuk mengatasi pencemaran udara. Ini harusnya menjadi sorotan, terlebih masyarakat sudah merasakan dampak negatifnya ketika mendapatkan penyakit dari udara yang dihirup sehari-hari,” ucapnya.
“Berapa banyak lagi anak-anak kita, teman-teman, saudara-saudara, orang tua kita yang harus menderita ISPA sebelum akhirnya masalah polusi udara ini mendapatkan perhatian semestinya dari Pemprov DKI,”tambah Bun Joi.
Pewarta : Fifi Abdurahman
