Jakarta, GPriority.co.id – Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani, menilai pengembalian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ke kas negara karena rendahnya serapan menunjukkan bahwa program tersebut belum berjalan maksimal.
Menurut Irma, BGN menjadi lembaga dengan serapan anggaran paling rendah dibandingkan kementerian lain. Di atasnya terdapat Kementerian Pertanian dengan serapan 32,8 persen dan Kementerian PUPR dengan 48,2 persen.
“Hingga September 2025, serapan anggaran BGN hanya 16,9 persen atau Rp19,7 triliun. Serapan rendah tersebut mencerminkan program MBG tidak berjalan maksimal,” kata Irma dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/10).
Melihat serapan anggaran BGN yang rendah membuat politisi partai Nasdem ini khawatir hal serupa akan terjadi di tahun 2026.
“Duh, gimana ya. Mudah-mudahan saja tahun 2026 setelah evaluasi menyeluruh selesai, anggaran bisa terserap dengan baik, karena sebagaimana hasil RDP (rapat dengar pendapat) awal bulan Oktober, anggaran MBG hanya sebesar Rp268 triliun, ternyata kembali ada anggaran cadangan sebesar Rp69 triliun, khawatir saja anggaran sebesar itu tidak terserap dengan baik mengingat evaluasi masih terus berjalan,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, BGN mengembalikan anggaran Program MBG senilai Rp70 triliun kepada Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BGN Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengembalian dana tersebut dilakukan karena anggaran itu kemungkinan tidak terserap seluruhnya pada tahun 2025.
Dia mengatakan, pada tahun 2025 BGN mendapatkan angaran sebesar Rp171 triliun dari pemerintah.
“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangannya.
Meski begitu, Dadan mengatakan untuk tahun depan, dukungan pemerintah terhadap program MBG meningkat signifikan, dengan diberikannya anggaran Rp268 triliun kepada BGN.
Dia menambahkan, hal menjadikan BGN lembaga satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet Merah Putih.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun untuk pelaksanaan Program MBG pada tahun 2026.
“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” ujar Dadan.
Pewarta : Fifi Abdurahman
