3 Tahun sudah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) menjabat sebagai presiden dan wakil presiden RI. Di usia tersebut, banyak sekali pertanyaan yang timbul baik dari masyarakat maupun kalangan pengamat mengenai Indonesia, apakah mengalami kemajuan atau mengalami kemunduran?
Guna menjawab pertanyaan tersebut, Kantor Staf Kepresidenan menggelar konfrensi pers mulai 17 hingga 23 Oktober 2017. Konfrensi pers dihadiri sejumlah menteri termasuk Menteri Ekonomi, Menteri Perdagangan, Menteri Pariwisata, Menteri PUPR dan Menteri Komunikasi.
Dalam paparannya, Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan ada tiga tugas utama yang menjadi mandat Jokowi-JK terhadap Kementerian Perdagangan (Kemendag), yakni menjaga stabililitas harga pangan, revitalisasi pasar rakyat dan meningkatkan ekspor.
Mendag Enggartiasto Lukita mengatakan, tahun 2017, Kemendag berhasil menjaga stabilitas harga pangan menjelang dan juga pada saat lebaran 2017/1432 H. Capaian ini tercermin dari inflasi bulan mei 2017 sebesar 0,39% dan Juni 2017 sebesar 0,69 %.
Lebih lanjut dikatakan oleh Mendag, Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Kemendag dalam penetapan harga eceran tertinggi. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) no.20 tahun 2017 yang mewajibkan para pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok yang mendistribusikan barang kebutuhan pokok untuk memiliki Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi (TDPUD), serta Permendag no.27 tahun 2017 yang mengatur harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan konsumen untuk 9 komoditi yakni, beras, jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras juga menjadi kunci atas keberhasilan Kemendag menjaga stabilitas harga pangan menjelang dan juga saat lebaran 2017.
Mengenai pasar rakyat, Mendag Enggartiasto Lukita mengatakan pada tahun 2015-2016, Kemendag telah membangun sebanyak 391 unit pasar di lokasi prioritas kawasan tertinggal, terdepan dan terluar. Sementara di tahun 2017, dibangun 258 unit pasar rakyat melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantu (TP).
Kemendag juga mendorong gerai maritim untuk melancarkan arus distribusi barang pokok dan penting, serta menjaga stabilitas harga dan meningkatkan perdagangan antar pulau.
Untuk ekspor, Mendag Enggartiasto Lukita mengatakan neraca perdagangan pada bulan September 2017 mengalami surplus sebesar USD 1,76 miliar yang berasal dari sektor nonmigas.
Lebih lanjut dikatakan Mendag Enggartiasto Lukita, untuk lebih meningkatkan ekspor, Kemendag terus menggencarkan diversifikasi pasar dan produk. Pencapaian diversifikasi produk terlihat dalam pelaksanaan Trade Expo Indonesia (TEI) yang baru saja usai. Perolehan transaksi TEI 2017 yang mencapai 1,27 miliar menurut Mendag Enggartiasto Lukita menjadi momentum ekspansi dan penguatan ekspor impor.
Di sektor Pariwisata, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya mengatakan, tahun 2015, sektor pariwisata mampu menghasilkan devisa sebesar USD 12,225 miliar, sehingga berada di posisi keempat di bawah Migas USD 18,574 miliar, CPO USD 16,427 miliar, dan batu bara USD 14,717 miliar. Tahun 2016, devisa dari sektor pariwisata mengalami peningkatan hingga mencapai USD 13,568 miliar dan menempati urutan kedua setelah CPO USD 15,965 miliar.
“Perolehan devisa negara dari sektor pariwisata pada tahun 2016 memang berada di bawah pemasukan CPO. Namun diperkirakan pada tahun 2019, sektor pariwisata menjadi penyumbang utama devisa utama Indonesia,” ujar Menpar Arief Yahya.
Menurut Arief yang membuat devisa dari sektor pariwisata mengalami peningkatan adalah jumlah wisatawan mancanegara selama tiga tahun terakhir meningkat, dari 10 juta orang pada tahun 2015 menjadi 12 juta pada tahun lalu, sehingga menambah tebal pemasukan devisa negara dari USD 12,336 miliar menjadi USD 12,44 miliar. Untuk paruh pertama tahun 2017, tercatat jumlah pelancong asing sudah mencapai 7,8 juta orang.
Berdasarkan hasil riset Wolrd Bank, Menpar Arief mengatakan, sektor pariwisata adalah penyumbang yang paling mudah untuk devisa dan pendapatan domestik bruto (PDB) suatu negara. Pasalnya, dampak turunan dari investasi di sektor pariwisata terhadap PDB memang amat besar.
Dari hasil catatan World Bank, investasi di pariwisata sebesar USD 1 juta mampu mendorong 170% dari PDB. Ini bisa terjadi dikarenakan industri pariwisata mampu menggerakkan usaha kecil menengah seperti kuliner, cenderamata, transportasi dan lainnya.
Menpar Arief juga mengatakan dari 20 negara dengan dengan pertumbuhan paling cepat sektor pariwisatanya, Indonesia termasuk di dalamnya. Ini terbukti dari pertumbuhan pariwisata Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mencapai 25,68%.
Menurut World Economy Forum (WEF), seperti yang dikatakan Menpar Arief, Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia menunjukkan perkembangan menggembirakan. Peringkat Indonesia naik 8 poin dari 50 di 2015, ke peringkat 42 pada 2017.
Di sektor komunikasi dan informatika, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, telah membangun infrastruktur telekomunikasi dan pemeratan layanan.
“Saat ini kita sedang membangun Indonesia Sentris. Semua dimulai dari IT, khususnya 4G. Jika akhir tahun 2015 4G baru diluncurkan, saat ini kita mempercepat penguatan jaringan 4G yang menyebar ke sejumlah wilayah di Indonesia,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Pembangunan infrastrurktur TIK yang sudah dan akan terlaksana menurut pria yang biasa disapa Chief RA, sedikit banyaknya telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Mengenai BTS, sejak diresmikan Presiden Jokowi pada desember 2015, jumlahnya hingga tahun 2016 tercatat 25.997 yang tersebar di 58 Kabupaten/Kota.
Untuk perindustrian, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengatakan sejak tahun 2015 hingga 2017, telah dibangun 10 kawasan industri di Indonesia. Adapun kawasan industri baru tersebut terletak di berbagai wilayah, pertama di Pulau Jawa ada tiga kawasan dan tujuh kawasan industri baru di luar Pulau Jawa dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 38.432 orang.
Sementara itu, dalam program prioritas untuk menumbuhkan populasi industri selama periode 2015-2017, jumlah unit usaha industri menengah dan sedang mengalami peningkatan mencapai 4.433 unit usaha sampai kuartal II tahun 2017. Menperin mengatakan, peningkatan ini ditargetkan akan terus berlangsung pada periode dua tahun ke depan hingga mencapai 8.488 unit usaha di akhir tahun 2019.
Berbicara infrastruktur, Menteri PUPR yang diwakili oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga, Kementerian PUPR telah melaksanakan perintah Presiden dan Wakil Presiden dengan pembangunan infrastruktur menganut prinsip Indonesia sentris karena dilakukan di berbagai wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke.
Dari sisi konektivitas, target pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan hingga 2019 adalah untuk membuka keterisolasian dan menurunkan biaya logistik melalui penambahan panjang jalan baru sepanjang 2.600 km. Pembangunan jalan dan jembatan baru banyak dilakukan di kawasan timur Indonesia seperti di Trans Kalimantan, Trans Papua, jalan perbatasan di Papua, Kalimantan dan NTT dimana hingga tahun 2017 sudah terbangun 2.623 km atau telah melebihi target.
Sementara untuk target pembangunan jembatan sepanjang 29.859 m, sudah terbangun hingga Oktober 2017 sepanjang 25.149 m. Terkait target pembangunan jalan tol (2015-2019) sepanjang 1.000 km, pada akhir tahun 2017 akan selesai sepanjang 568 km.
Untuk mendukung ketahanan pangan dan air, pembangunan 65 bendungan di berbagai wilayah Indonesia yang terdiri dari 49 bendungan baru dan 16 bendungan lanjutan akan menambah tampungan air Indonesia sebesar 19,1 miliar m3.
Sementara itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, Kementerian PUPR telah melakukan penambahan luas layanan irigasi bendungan dari 761.542 Ha (11%) menjadi 859.626 Ha (12,9%).
Di sektor infrastruktur permukiman, target infrastruktur sanitasi dan persampahan yang bisa melayani 12,1 juta kepala keluarga dalam tiga tahun telah mencapai 7,7 juta kepala keluarga. Sementara untuk penataan kawasan permukiman yang ditargetkan bisa tertangani seluas 38.431 hektar, hingga 2017 telah ditangani 6.763 hektar atau 17,55.
“ Mengenai program 1 juta rumah, hingga saat ini telah dibangun 2,2 juta unit rumah yang 15% pendanaannya berasal dari stimulan APBN,” ucapnya.
Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK mengalami kemajuan di semua bidang. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kerja keras pemerintah untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh Indonesia. (GP-2)
