Jakarta, GPriority.co.id – Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) menggelar agenda Annual Report 2025 bertajuk, “Bayang-Bayang Kuasa di Balik Teror Tak Terurai”.
Dalam pemaparannya, Staf Advokasi LBH Pers, Wildanu Syahril Guntur, S.H., menyebut pemerintahan menjadi isu yang paling besar dan disoroti sepanjang tahun 2025 kemarin.
“Isu pemerintahan menjadi isu yang paling besar dan itu bisa terkait dengan aktor-aktor negara juga. Isu pemerintahan seperti peliputan danantara, peliputan MBG, yang mana kita ketahui bersama itu kan implikasi dari implementasi kebijakan tadi,” ujarnya pada Selasa (20/1), di Jakarta.
Sebagai kilas balik, di awal tahun 2025 lalu, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan fenomena dipangkasnya anggaran negara untuk kemudian dialokasikan ke program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).
LBH Pers memandang, tahun 2025 isu pemerintahan paling banyak dibahas. Terutama berkaitan dengan pembatasan informasi dan kekerasan yang beragam.
“Kalau kita lihat statistik, laki-laki dan perempuan sama-sama menjadi korban pembatasan tersebut. Baik dari kalangan mahasiswa, media, ada juga wartawan, dimana wartawan lebih banyak aduannya. Yang paling pertama kita lihat itu adalah penganiayaan. Banyak kasus-kasus kebebasan berekspresi yang tidak lepas dari kekerasan, tidak lepas dari penganiayaan. Yang mana kita tahu bersama, kasus-kasus tersebut tidak pernah selesai hingga proses hukum,” jelasnya.
Berbekal dari data tersebut, Wildanul mewakili LBH Pers menilai pemerintah tidak benar-benar serius melakukan tugasnya, termasuk menyelesaikan kasus-kasus pers.
“Yang mana upaya-upaya ini kuat dugaan sebagai bentuk legitimasi terhadap pembukamannya. Ini mengkhawatirkan tiap tahun terjadi, tiap tahun naik. Bahkan mungkin tahun depan hal-hal serupa, hal-hal yang dapat membungkan pekerjaan pers, kembali terjadi,” sebutnya.
Dalam data yang disajikan LBH Pers, polisi menjadi aktor yang paling besar dari kasus-kasus pembungkaman terhadap pers. Tercatat, sebanyak 23 kasus yang terkait dengan kasus pembatasan kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers.
“Angka paling tinggi yang kita catat terjadi di Jakarta, yang mana kita tahu banyaknya aksi-aksi yang terjadi di Jakarta, aksi terhadap DPR, aksi terhadap pemerintah. Itu berkali-kali terjadi dengan diikuti oleh penganiayaan dan kekerasan. Data kami paling tinggi terjadi di Jakarta,” lapor Wildanul.
