Batam, Gpriority.co.id – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan peran krusial bupati, walikota, dan gubernur sebagai penentu utama siswa Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis unggulan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul saat menjadi narasumber dalam Rakernas XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Batam, Selasa (20/1).
Dialog bertema “Arah Kebijakan Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat di Daerah” itu dihadiri para bupati dari seluruh Indonesia. “Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah bupati, walikota, dan gubernur, bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,” ujar Gus Ipul tegas di depan peserta.
Proses Penjangkauan Siswa Tanpa Pendaftaran Online
Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat menargetkan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN). Tidak ada pendaftaran formal; penjangkauan dilakukan tim lintas sektor meliputi Kemensos via pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dinas sosial daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Setelah asesmen lapangan, data diserahkan ke kepala daerah untuk verifikasi. “Setelah tiga-tiganya setuju, dinaikkan ke bupati. Bupati tanda tangan, baru ke saya untuk konfirmasi akhir,” lanjut Gus Ipul.
Program ini dirancang sebagai miniatur pengentasan kemiskinan terstruktur: siswa dapat pendidikan berkualitas gratis, Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), plus pemberdayaan orang tua via Koperasi Desa Merah Putih.
Peringatan Keras: Hindari Praktik KKN
Gus Ipul mengingatkan para kepala daerah untuk bekerja jujur dan profesional. “Jangan ada serobotan, titip-titipan, sogok-menyogok, suap-menyuap, atau permainan untuk keluarga tertentu,” tegasnya.”Mari saya ajak seluruh bupati tindak lanjuti di lapangan dengan penuh hormat,” tambahnya.
Perkembangan Lokasi dan Siswa Sekolah Rakyat
Pada 2025, 166 Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi, tersebar di Sumatera (35 lokasi), Jawa (70), Bali & Nusa Tenggara (7), Kalimantan (13), Sulawesi (28), Maluku (7), serta Papua (6). Program ini menampung 15.945 siswa, didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Tahun ini, pembangunan 104 Sekolah Rakyat Permanen juga telah dimulai, dengan rincian Sumatera (26 lokasi), Jawa (40), Bali & Nusa Tenggara (3), Kalimantan (12), Sulawesi (16), Maluku (4), dan Papua (3). Inisiatif ini memperkuat komitmen pemerintahan untuk akses pendidikan merata bagi anak bangsa.
Foto : Kemensos
