Jakarta, GPriority.co.id – Mantan Gubernur DKI Jakarta dan capres Anies Baswedan kembali memberikan pernyataan kontroversial. Ia diduga menyindir pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dilansir dari laporan ANTARA pada Sabtu (11/10).
Disampaikannya dalam agenda ‘Dialog Kebangsaan’ di Semarang pada Rabu (8/10) lalu, Anies menilai saat ini semakin banyak jabatan yang diisi oleh sosok dengan berlatar belakang koneksi, bukan karena kompetensi yang dimilikinya.
“Banyak tanggung jawab publik hari ini diberikan bukan karena kompetensi, tapi karena koneksi. Kalau begini, kapan negeri ini bisa maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, bahkan di bawah standar,” ungkap Anies.
Anies menilai sistem pemerintahan yang ada saat ini lebih berorientasi pada kepentingan politik dalam jangka pendek dan bukan karena sikap profesionalisme atau kualitas sumber daya manusianya.
Ia menekankan, keteladanan serta moralitas publik seharusnya dimulai dari para pejabat tingginya, supaya kebijakan dapat benar-benar mencerminkan keadilan serta integritas.
Selanjutnya, Anies juga menyoroti kelemahan sistem pengawasan ekonomi nasional juga tata kelola pemerintahan yang dianggapnya buruk.
Ia menyebut, sekitar seperempat aktivitas ekonomi Indonesia masih tergolong underground economy atau tidak tercatat. Sehingga, potensi pajak besar pun hilang. Adapun lemahnya pengawasan serta penegakan hukum, Anies menyebut, sebagai akar masalah yang harus segera diperbaiki agar negara dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat dengan adil dan penuh keterbukaan.
Dalam kesempatan yang sama, Anies juga menyoroti janji pemerintah untuk mewujudkan 3 juta rumah serta 300 fakultas kedokteran. Ia berpendapat, menagih janji pemerintah merupakan bentuk kontrol sosial yang sah serta penting supaya negara bekerja untuk semua lapisan masyarakat.
“Tidak usah dikritik, ditagih saja. Bagaimana cara rakuat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Mana rumahnya? di mana lokasinya? kapan dibangun? kalau belum terlaksana, tagih. Mana 300 fakultas kedokteran itu? di Semarang dapat jatah berapa? di Jawa Tengah dapat jatah berapa?,” ungkapnya sambil mengingatkan pentingnya berkomunikasi dengan hati terbuka guna menjaga persatuan bangsa.
