Jepang, GPriority.co.id – Jepang untuk pertama kalinya memiliki Perdana Menteri (PM) dari kaum wanita bernama Sanae Takaichi (64).
Laporan The Japan Times menyebut jika Sanae Takaichi berhasil terpilih sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) pada Sabtu (4/10) lalu, dan bertepatan dengan ulang tahun ke-70 partai tersebut.
Sanae Takaichi dikenal sebagai sosok yang kontroversial karena memiliki pandangan konservatif. Ia menolak pernikahan sesama jenis serta mengizinkan penggunaan nama saat masih gadis bagi perempuan yang sudah menikah. Dirinya juga kerap menyerukan etos kerja yang ekstrem.
“Masyarakat Jepang seharusnya bekerja keras. Kerja, kerja, kerja!,” sebutnya dalam salah satu wawancara bersama media Jepang.
Takaichi diketahui juga memiliki latar belakang yang unik. Sebelum terjun ke dunia politik, ia merupakan seorang drummer dari band beraliran heavy metal serta pembawa acara TV. Ia dikenal sebagai politisi dan murid ideologis Shinzo Abe. Sanae juga merupakan pendukung kebijakan Abenomics yang menggabungkan kebijakan fiskal, moneter, dan struktural.
Selain itu, Takaichi juga pernah menduduki jabatan senior di pemerintahan sebagai menteri keamanan ekonomi, menteri negara perdagangan dan industri, serta menteri urusan dalam negeri dan komunikasi.
Setelah Takaichi terpilih, LDP dianggap ingin menarik kembali dukungan dari pemilih konservatif yang beralih ke partai sayap kanan Sanseito. Melalui pidato kemenangannya, Takaichi berjanji ingin melakukan reformasi untuk masa depan Jepang yang lebih seimbang serta berfokus pada isu sosial. Mulai dari penurunan populasi hingga kesejahteraan keluarga.
“Tujuan saya adalah menjadi Wanita Besi (iron lady),” sebutnya saat masa kampanye.
Kendati demikian, Takaichi sering kali dikritik karena memiliki pandangan yang keras. Namun ia tak menyerah, dan berjanji membuat berbagai kebijakan yang lebih baik di Jepang. Salah satunya mengizinkan kaum perempuan untuk bisa bekerja tanpa harus mengorbankan keluarga mereka.
“Tekad saya semakin kuat untuk mengurangi jumlah orang yang terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka karena mengasuh, membesarkan anak, atau anak-anak menolak bersekolah,” tegas Takaichi seperti dilansir dari laporan BBC.
Saat ini Takaichi dijadwalkan akan dikukuhkan oleh Parlemen Jepang sebagai perdana menteri pada 15 Oktober mendatang.
