Jakarta, GPriority.co.id – Meski intensitas demo mulai berkurang saat ini, Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan DPR untuk menyediakan lapangan khusus demo di Gedung DPR RI, sebagaimana dilansir dari ANTARA pada Selasa (16/9).
Lapangan khusus demo di Gedung DPR RI menurutnya penting agar masyarakat tak perlu lagi melakukan unjuk rasa di jalan raya, dan dapat mengganggu jalanan. Pigai menilai, lapangan khusus demo tersebut dapat menampung 1.000-2.000 orang dan dapat menjadi pusat demokrasi. Ia menekankan, pimpinan DPR wajib keluar untuk menerima aspirasi rakyat.
“Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas, jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan orang. Sebaiknya dibuat lagi halaman depan, dibuatkan supaya dapat menampung 1.000-2.000 orang,” tegas Pigai pada Jumat (12/9) lalu.
Pigai menambahkan, usulan serupa juga dapat diterapkan di Gedung DPRD provinsi ataupun kabupaten/kota yang mempunyai halaman luas, bahkan berpotensi diatur dalam peraturan menteri.
“Jadi setiap unjuk rasa, siapa pun baik pemerintah, legislatif, yudikatif, atau korporasi, pihak swasta wajib menerima pengunjuk rasa. Tapi tetap dibuat ruang, ada tempat pusat demokrasi,” usulnya.
Pigai menekankan, gagasan ini memiliki tujuan guna menyeimbangkan hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat dengan hak publik dalam beraktivitas, tanpa mengganggu lalu lintas. Kendati demikian, menurutnya unjuk rasa tetap harus sesuai dengan koridor hukum.
Apabila ke depannya kembali terjadi kerusuhan dan perusakan fasilitas umum, maka pelakunya harus diproses secara hukum. Dengan demikian, aspirasi rakyat Indonesia dapat tetap terjamin, tanpa perlu mengorbankan ketertiban umum.
Merespon usulan tersebut, Willy Aditya selaku Ketua Komisi XIII DPR RI mengapresiasi hal tersebut. Namun dirinya mengatakan jika usulan serupa pernah muncul pada periode 2014-2019, dimana kala itu dirinya belum menjadi anggota dewan.
Willy mengatakan jika usulan ini akan didiskusikan oleh anggota DPR. Kemungkinan, akan disediakan ruangan kosong dan dibuat Plaza Demokrasi agar para demonstran dapat lebih bebas mengungkapkan aspirasinya, terutama untuk para anggota DPR RI.
