Jakarta, GPriority.co.id – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), meluncurkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025, Selasa (24/2) di Jakarta.
Indeks Daya Saing Daerah 2025 merupakan instrumen strategis yang berbasis data, guna memperkuat peran daerah dalam menopang daya saing nasional yang bukan hanya produktif tetapi juga inklusif, untuk mendukung arah pembangunan 2026.
Dalam sambutannya, Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., mengatakan bahwa penguatan daya saing daerah menjadi fondasi utama dalam membangun daya saing nasional.
“Dalam sistem ekonomi yang terdesentralisasi, kinerja nasional sesungguhnya adalah agregasi dari kinerja daerah,” sebut Arif seraya menekankan bahwa penguatan produktivitas dan inovasi di tingkat provinsi serta kabupaten/kota merupakan hal yang krusial.
Lebih lanjut Arif menuturkan, IDSD 2025 tidak hanya menilai keunggulan komparatif, namun juga mendorong pembentukan keunggulan kompetitif melalui kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Menurutnya, daerah yang bersaing merupakan daerah yang mampu menciptakan lingkungan kondusif bagi peningkatan produktivitas dalam jangka panjang, meliputi kualitas sumber daya manusia, iklim usaha, infrastruktur, kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi sebagai penggerak transformasi ekonomi.
“IDSD 2025 kami susun sebagai rujukan objektif dan sistematis untuk membantu pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan data yang akurat, arah pembangunan bisa lebih terukur dan efektif,” jelasnya.
Peluncuran IDSD 2025 juga menjadi momentum penting untuk menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan tema RKP 2026, yaitu ‘Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif’. Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,3 persen akan sangat bergantung pada kontribusi dan ketahanan ekonomi di tingkat daerah.
Arif menegaskan bahwa melalui IDSD, BRIN ingin memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
“Penguatan daya saing daerah tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor agar kebijakan pembangunan benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,”katanya.
